Liputan6.com, Jakarta - Capres Prabowo Subianto dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan, proses Pilpres sangat totaliter seperti Korea Utara. Maka, mantan Danjen Kopassus itu diminta membuktikan ucapannya.
"Mau komentar apa, kan sudah ada prosedurnya. Bilang totaliter, buktikan saja," kata putri pertama Gus Dur, Alissa Wahid di Gedung YLBHI, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Ketua Jaringan Gus Durian Indonesia itu menilai, Prabowo menyatakan demikian karena memiliki rasa tidak percaya kepada penyelenggara Pilpres. Namun rasa tidak percaya tersebut harusnya ditempuh melalui jalan yang benar.
"Semua orang boleh berpendapat. Mari kita taati dan tegakkan hukum. Ya menurut saya, kita harus memahami situasi distrust dimiliki semua orang di Indonesia. Orang Indonesia terbiasa dengan itu. Kalau sekarang orang tak diuntungkan negara dan keluarkan banyak komen, ya sudahlah," ujar Alissa.
Ketua Badan Pengurus Komunikasi Indonesia untuk Demokrasi (KID) Ignas Kleden menilai ucapan Prabowo berlebihan.
"Itu pernyataan berlebihan. Apa buktinya kalau kita totaliter? Mana buktinya? Lebih baik kita tanya dengan tenang seperti MK, apa buktinya dia ngomong begitu?" tandas Ignas.
Prabowo dalam sidang gugatan PHPU perdana menyebutkan, dalam pemilu tidak mungkin ada suara 100 persen ke kubu tertentu, bahkan di negara Korea Utara yang berpaham totaliter atau komunis. Sehingga tidak mungkin ada suara nol di negara demokrasi seperti Indonesia.
Advertisement
"Di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 99%. Di kita (Indonesia) ada yang 100%. Ini luar biasa, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, komunis," cetus Prabowo.
Dalam sidang yang mengagendakan mendengar pokok-pokok permohonan itu, Prabowo juga memberi contoh dirinya dan Hatta Rajasa tidak mendapat suara sama sekali di ratusan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pilpres 9 Juli lalu.
Padahal, kata Prabowo, pasangannya didukung hingga 7 partai politik. Koalisi pendukungnya memperoleh hingga 62% suara saat Pemilu Legislatif 9 April lalu.
Baca juga:
Perludem Sarankan KPU Jawab Setiap Gugatan Prabowo-Hatta di MK
Perludem: Prabowo-Hatta Harus Buktikan Kecurangan Hak Pilih Ganda
LSI: Bila MK Putuskan Pilpres Ulang, Jokowi Bisa Menang Telak
(Sss)
