Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan, keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Karena itu, ujar Din, tidak hanya Kementerian Agama dan Ormas Islam bertugas menangkis paham radikal itu. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga perlu turun tangan.
"Ini harus urusan Presiden, negara dengan negara," kata Din, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (9/8/2014).
Din mengatakan, pokok masalah adalah ketidakadilan di dunia. Karena itu, ia menyarankan agar para kepala negara berkumpul untuk menciptakan kedamaian. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, Indonesia hanya kena getah dari konflik global yang terjadi.
"Harus ada penyelesaian masalah dunia terkait keadilan global, terutama yang menimpa dunia Islam dan konflik Palestina-Israel," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, pemerintah telat bersikap karena bingung kementerian mana yang harus menyikapi ISIS. Awalnya, Lukman mengaku ISIS bukan porsi tugas dari Kementerian Agama, karena berkaitan dengan hukum dan pertahanan negara.
"Sejak 1 Syawal, saya menyaksikan betapa leluasanya mereka (ISIS) bergerak. Sebenarnya saya menunggu perlu ada penyikapan yang serius dari pemerintah. Saya merasa ini bukan saya, karena porsi hukum pertahanan dan keamanan," kata Lukman.
Namun, seiring waktu berjalan, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan Menag perlu memberikan sikap karena ISIS memakai agama sebagai pembenaran dalam perbuatannya.
"Jadi porsi pertahanan karena ini kan ancaman sendi-sendi negara. Tapi rupanya Menko Polhukam DJoko Suyanto mengatakan ini persoalan agama jadi seharusnya Menteri Agama yang merespon," tuturnya.
"Gerakan mereka bagi kami sangat serius karena mengganggu paradigma agama mayoritas Islam yang dianut bangsa kita. Ini sudah merongrong sendi-sendi bangsa," tandas Lukman.
Terkait sikap presiden terhadap perkembangan ISIS, pada 4 Agustus lalu, Presiden SBY mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan gerakan radikal yang datang dari Timur Tengah itu. Menurut SBY, tidak semua persoalan yang terjadi di Timur Tengah selalu berkaitan dengan masalah agama.
"Kita paham mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Negara Timur Tengah banyak mendapat kepedulian dari masyarakat kita. Itu yang patut kita perhatikan sekarang ini. Namun saya perlu sampaikan, tidak semua persoalan yang terjadi di Timur Tengah itu persoalan agama," ujar SBY saat membuka rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, pada Kamis 7 Agustus lalu, MUI mengharamkan gerakan ISIS di Indonesia. Pemerintah juga melarang gerakan asal Timur Tengah ini berkembang di Tanah Air.
Advertisement
ISIS merupakan kelompok gerakan radikal yang dipimpin bekas salah satu ketua kelompok teroris Al Qaeda di Irak, Abu Bakr Al-Baghdadi. Hanya sedikit yang mengetahui Baghdadi. Tapi dia diyakini lahir di Samarra, bagian utara Baghdad pada 1971.
Sebelum bergabung dengan Al Qaidah, Baghdadi merupakan anggota pemberontak di Irak setelah Negara Seribu Satu malam itu diinvasi oleh Amerika Serikat pada 2003. (Mvi)
