2 Opsi Agar Pemerintahan Jokowi-JK Berjalan Mulus

Opsi kedua, menurut Hanta, caranya mengajak berkoalisi kepada partai yang sebelumnya tidak mendukung kubu Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 10 Agu 2014, 18:01 WIB
Ilustrasi Jokowi-JK (Liputan6.com/M.Iqbal)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Pol Tracking Hanta Yudha menilai, persoalan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan menemui kendala. Sebab, koalisinya di parlemen saat ini lebih sedikit dari kubu lawan politiknya. Namun, lanjutnya, sederhana untuk mengatasi hal tersebut.

Opsi pertama menurut Hanta, pengalaman JK yang sangat piawai bernegosiasi harus kembali ditunjukkan. JK adalah salah satu tokoh Golkar, partai yang saat ini merapat ke kubu pasangan capres dan cawapres yang tidak terpilih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Persoalan pemerintahan itu sederhana saja, itu hanya terkait relasi antar eksekutif dan legislatif. Pak JK itu piawai sekali dalam hal bernegosiasi," ujar Hanta dalam diskusi bertajuk 'Transisi, Mewujudkan Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat', di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Sementara opsi kedua, kata Hanta, mengajak berkoalisi partai yang sebelumnya tidak mendukung kubu Jokowi-JK pada Pilpres 2014. "Bisa mengajak PAN dan PPP, saya rasa 2 partai itu bisa berkoalisi."

"Tapi kalau PKS dan Gerindra tidak mungkin mau. Nah jika itu terealisasi, posisi pemerintah akan berjalan efektif, karena kursi di DPR sekitar 56% dan jadi mayoritas," sambung dia.

Jika itu terlaksana, lanjut Hanta, diyakini Pemerintahan Jokowi-JK akan berjalan mulus pada awal pemerintahan. "Jika sudah bisa begitu, maka dengan cara kerja seperti Pak Jokowi, maka 100 hari pertama memimpin itu akan terlihat. Tentu dengan tim koalisinya, karena politik itu tak terlepas dari peran koalisi," tandas Hanta. (Sun)

Baca juga:

Pengamat: Kurang Diakomodir, PKB, Hanura, dan PKPI Bisa Membelot

Jokowi: Saya Ingin yang Jadi Menteri Lepas dari Partai Politik

Pengamat: Perang Opini 2 Kandidat Tak Akan Pengaruhi Putusan MK

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya