Bahas Tol Sumatera, Pemerintah Gelar Rapat Usai 17-an

Liputan6.com, Jakarta - Untuk menindaklanjuti kepastian proyek pembangunan tol Trans Sumatera, pemerintah berencana akan menggelar sidang kabinet usai perayaan hari kemerdekaan guna membahas masalah ini.

"Setelah tanggal 17 Agustus akan diadakan rapat sidang kabinet dengan presiden. Tapi prinsipnya termasuk Pak Dipo Alam sudah oke," ujar Deputi Meneg PNN/Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy Suriadi Priatna usai rapat koordinasi (rakor) di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

Dia mengatakan, dalam rakor sudah disepakati bahwa dari 4 ruas yang rencananya akan dikerjakan, pemerintah akan fokus membangun 2 ruas terlebih dahulu.

"Hanya kami lihat dari asalnya kan 23 ruas sekarang tinggal 4 ruas yang prioritas. Dari 4 ruas ini pun yang fokus hanya 2 ruas, yaitu Medan-Binjai, dan Palembang-Indralaya," lanjutnya.

Untuk membiayai proyek pembangunan ruas tol ini, Dedi mengungkapkan bahwa pemerintah akan tetap mempertimbangkan dua opsi yaitu melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Namun menurutnya akan pemerintah akan lebih condong menggunakan skema PIP karena jika menggunakan skema PMN maka harus menunggu lebih lama dan tidak bisa dimulai pada tahun ini.

"Nanti pilihan PIP dan PMN akan dibawa kepada sidang kabinet setelah tanggal 17 Agustus. Jadi yang PMN dihidupkan lagi. Tapi kalau PMN baru bisa tahun depan, jadi kemungkinan tahun ini jadi akan PIP. Ini di bahas disidang kabinet setelah 17-an. Fokus ke situ," tandasnnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memulai pembangun tol Trans Sumatera pada 4 ruas yaitu Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer (km), Palembang-Indralaya 22 km, Pekanbaru-Dumai 135 km, Bakauheni-Terbanggi Besar 150 km. Keempat proyek tersebut akan dikerjakan oleh BUMN PT Hutama Karya. (Dny/Gdn)