Liputan6.com, Jakarta - Presiden SBY kedatangan tamu dari negeri pimpinan Barack Obama, yakni Senator Amerika Serikat John McCain pada Selasa pagi (12/8/2014) pagi ini. Ia dijadwalkan menerima kedatangan mantan calon presiden AS dari Partai Republik itu di kantor presiden pada pukul 10.00 WIB.
Sebelum menemui SBY, McCain telah bertemu dengan Ketua MPR pada Senin 11 Agustus. Ketika itu ia juga datang bersama Sheldon Whitehouse, yang didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake. Pertemuan berlangsung tertutup di ruang rapat pimpinan MPR di Gedung MPR/DPR/DPD, berlangsung sekitar satu jam.
Sedangkan delegasi Senator AS didampingi oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake dan staf Kedutaan besar AS di Jakarta Craig Hall. Staf McCain yakni Christian Brose dan Elizabeth OBagy, sedangkan staf Sheldon yakni Lacy Dwyer.
Pimpinan MPR yang hadir yakni Ketua MPR Sidarto Danusubroto didampingi Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli, Hajriyanto Y Thohari dan Farhan Hamid dan Dimyati Natakusumah.
Advertisement
Sidarto mengatakan, dalam pertemuan tersebut cukup banyak hal yang diperbincangkan. Antara lain seputar proses demokrasi pada penyelenggaraan pemilu presiden 2014 serta isu munculnya gerakan pembentukan Islamic State Iraq and Syiria (ISIS).
"Pada pertemuan itu Senator AS dan Dubes AS menyampaikan harapan kepada Indonesia ke depan," kata Sidarto Danusubroto, usai pertemuan tersebut.
Sidarto menjelaskan, pada pertemuan tersebut, senator AS juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang dinilai sukses.
"Senator AS mengagumi demokrasi yang berkembang di Indonesia sebagai negara muslim terbesar," tegasnya.
Menurut Sidarto, Senator AS juga berharap agar hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat berjalan semakin baik, terutama di bidang pertahanan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Terkait isu ISIS, menurut Sidarto, Senator AS meminta agar Indonesia waspada terhadap ISIS.
"Pada pertemuan itu, saya jelaskan bahwa Indonesia juga menyatakan ISIS sebagai gerakan ilegal," jelas Sidarto. (Ant)
