Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan M Chatib Basri melantik 13 orang pejabat eselon II di tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Para pejabat itu ditempatkan di yaitu Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perbendaharaan Negara dan Ditjen Perimbangan Keuangan.
Chatib berpesan pada pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan baik karena seluruh kinerjanya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh tuhan di akhirat kelak.
"Saya harapkan pejabat yang dilantik melaksanakan tugas dengan baik," kata Chatib di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Meski dalam waktu dekat akan terjadi pergantian pemerintahan, para pegawai kementerian keuangan harus tetap fokus menyelesaikan program kerja yang sedang dikerjakan.
"Koordinasi segenap jajaran Kementerian Keuangan tetap dijaga dan ditingkatkan," ungkapnya.
Chatib mengakui, dengan adanya peregantian pemerintah baru akan ada perubahan kebijakan, namun pegawainya harus tetap mendukung kebijakan tersebut.
"Sedikit banyak ada perubahan dari terbentuknya pemerintahan baru, program kerja pasti kita dukung sepenuhnya," pungkasnya.
Berikut pejabat eselon dua yang dilantik pada hari ini:
Ditjen Perbendaharanan
1. Rinardi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi.
2. Sahat Panggabean sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Lampung.
3. Niken Pudyastuti sebagai DJPB Provinsi Bengkulu.
4. Supendi sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat.
5. Marni Misnur sebagai Kakanwil DJPB Sulawesi Tenggara.
Advertisement
Ditjen Kekayaan Negara
1. Meirijal Nur sebagai Direkur Penilaian.
2. Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sebagai Kakanwil DJKN Kalimantan Timur.
3. Rahayu Puspasari sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.
Ditjen Perimbangan Keuangan
1. Ahmad Yani sebagai Sekretaris DJPK.
2. Rukijo sebagai Direktur Dana Perimbangan.
3. Adriansyah sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi.
4. Heru Subiyantoro sebagai Direktur Pembiayaan Kapasitas Daerah.
5. Adijanto sebagai Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.
(Pew/Ndw)
