Liputan6.com, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menantang Gubernur DKI Joko Widodo maupun wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, agar menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk mobil dinasnya. Karena selama ini, hanya transportasi umum di Jakarta yang diarahkan agar menggunakan BBG.
Sementara, pemilik kendaraan roda empat masih enggan memakai BBG. Padahal, menurut Vice President Corporate Communication PGN Ridha Ababil, asupan gas untuk Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) sangat banyak. Meski diakuinya jumlah SPBG masih dalam proses penambahan.
"PGN sudah usulkan kendaraan operasional di Pemprov DKI menggunakan gas. Biar kendaraan operasional Pak Jokowi dan Pak Ahok juga gunakan gas," kata Ridha di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Usulan tersebut, menurutnya, akan membantu dalam pemanfaatan gas di DKI Jakarta. Jika Jokowi dan Ahok menggunakan bahan bakar gas, diharapkan masyarakat DKI juga mengikuti langkah pimpinannya tersebut.
Tak hanya Jokowi dan Ahok, PGN juga meminta seluruh kendaraan operasional di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI memakai BBG.
"Itu sebagai contoh agar masyarakat DKI tahu kalau pemimpinnya komitmen dalam menghilangkan subsidi BBM yang setiap tahunnya mencapai Rp 300 triliun. Sehingga, banyak masyarakat yang ikut memakai gas," ucap Ridha.
Apabila Pemprov DKI sepakat, PGN berjanji menyediakan Mobile Refueling Unit (MRU) di sekitar Balaikota Jakarta untuk dipakai Pemprov DKI yang membutuhkan gas. Bahkan, PGN menawarkan membelikan mobil untuk jadi role model DKI.
"Kita juga bakal sediakan konverter kit-nya untuk Pemprov DKI Jakarta," ucap Ridha.
Ia menambahkan dengan masih rendahnya penggunaan bahan bakar gas, PGN menargetkan akan membangun 10 SPBG dan 1 MRU. Dengan anggaran Rp 20 miliar untuk membangun SPBG dan Rp 20 miliar untuk MRU di luar pembebasan lahan.
"Kami minta Pemprov DKI menyediakan pasar. Daripada kita sudah membangun tapi tidak ada yang mengisi. Itu sama saja," tukas Ridha. (Yus)
Baca juga:
Advertisement
Ahok Larang SPBU Jakarta Jual BBM Subsidi Tahun Depan
