Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Tim Transisi yang dibentuknya bukanlah untuk menjadi penentu pemangku jabatan menteri di pemerintahannya.
Menanggapi hal itu, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam mengatakan, tim transisi idealnya hanya membicarakan terkait program kerja presiden dan tidak untuk menyeleksi kabinet.
"Tim transisi dan tim ahli tidak boleh jadi menteri, karena ada conflict of interest (Konflik kepentingan). Kalau tim transisi punya wewenang menyeleksi kabinet, maka akan terjadi konflik kepentingan," ujar Saiful saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Saiful melihat potensi main mata untuk melakukan transaksi politik dalam tim transisi mungkin saja bisa terjadi. Ia juga memprediksi syahwat untuk berkuasa selalu ada.
"Rini dulu sudah pernah jadi menteri, sekarang kemungkinan besar dia juga masih pingin jadi menteri. Sedangkan Anies (Baswedan), yang pernah ikut konvensi Partai Demokrat sangat terlihat sekali keinginannya untuk menjadi menteri," tutur Saiful.
"Potensi itu ada, tim transisi ini betul-betul dipegang profesionalismenya, sehingga potensi adanya politik transaksional itu perlu kita pantau," tandas Saiful.
Untuk diketahui, Tim Transisi ini dipimpin oleh Rini M Soemarno. Di bawah kendalinya ada empat deputi antara lain, Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto, Andi Widjojanto, dan Akbar Faisal.
Baca juga:
Jokowi: Hasyim, Syafii, dan Luhut Bakal Jadi Penasihat Transisi
Relawan Berharap Kabinet Jokowi-JK Diisi Tokoh dari Luar Parpol
Tunjuk Jadi Penasihat, Jokowi: Pak Hendro Memangnya Kenapa?
Advertisement
