Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan operasional kegiatan tim transisi tidak memerlukan pendanaan besar. Atas dasar itu, Jokowi menegaskan dirinya tidak membutuhkan sponsor untuk kegiatan operasional tim transisi.
"Kalau pendanaan dari saya, kalau nggak cukup ya dari partai. Kalau nggak cukup lagi ya dari Pak JK. Ya kalau biaya berapa sih untuk orang di situ. Cuma beberapa orang, kalau cuma untuk ngeteh-ngopi saya masih mampu," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, rabu, (13/8/2014).
Advertisement
Lalu, apakah para anggota tim transisi dan penasihatnya mendapatkan gaji dari hasil pekerjaannya selama ini? Jokowi mengaku belum membicarakan perihal gaji yang akan diterima oleh para anggota transisi, sebab masa kerja anggota tim transisi baru berjalan beberapa hari.
"Ya, masa baru 2 hari kerja mau digaji. Ada yang digaji gak mau, tapi mungkin ya ada juga yang mau digaji. Tapi itu belumlah, masa baru 2 hari udah urusan gaji," ucapnya.
Masa kerja tim transisi sendiri disebutkan oleh Jokowi akan berlangsung selama dua bulan. Dalam waktu tersebut, tim yang berkantor di Jalan Situbondo No. 10, Menteng, Jakarta Pusat, itu mengatakan membantu dirinya dan JK mempersiapkan kebijakan strategis dan prioritas yang bisa dilaksanakan setelah dilantik.
Menurutnya, tim transisi mempunyai empat tugas penting. Pertama, menyiapkan hal strategis berkaitan dengan APBN 2015 yang tentunya untuk membahas mengenai hal tersebut harus dilakukan komunikasi dengan pemerintahan SBY saat ini. "Tim ini juga akan berhubungan dengan pemerintahan yang sekarang, yaitu pemerintahan Pak SBY," ucap dia.
Tugas kedua, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, pemerintahan di bawah presiden dan wakil presiden terlantik, baik berkaitan dengan kantor kepresiden dan arsitektur kabinet nantinya. "Sedangkan tugas ketiga, menjabarkan visi dan misi dalam rangka program kebijakan nantinya," jelas dia.
Tugas keempat, kata Jokowi, menyiapkan program-program pemerintahannya agar dapat segera dilaksanakan dan dilakukan percepatan. "Misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, sehingga program-program ini bisa diberikan di masyarakat," tutup Jokowi. (Yus)
