Bangun UKM, Jokowi Diharapkan Andalkan Koperasi

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Braman Setyo berharap Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tetap menjadikan koperasi sebagai tonggak ekonomi bagi para pelaku usaha kecil. Dengan demikian, peran koperasi sebagai salah satu strategi jitu dapat mengurangi 28,6 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2012.

Menurut Braman, koperasi dapat mewujudkan tujuan ini antara lain dengan bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa," ujar Braman melalui pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Kamis, (14/8/2014).

Braman memaparkan, sinergi antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurut dia, esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat.

"Ke depan dengan UU Desa, di mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran 1 desa Rp 1,4 miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan," tutur dia.

Selanjutnya menurut Braman, koperasi yang merupakan lembaga ekonomi (entitas bisnis) berwatak sosial dianggap lebih mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Di samping itu, gotong royong merupakan ruh ekonomi kerakyatan yang memerlukan dukungan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang dapat menumbuhkan koperasi dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama pelaku usaha lain.

"Kondisi koperasi Indonesia saat ini berjumlah sekitar 200 ribu unit (per Juni 2014), dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar Rp 125 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai hampir 500 ribu orang. Jadi, koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput," ucap Braman.

Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya meyakini Jokowi tetap akan menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian nasional bila dilihat dari gaya kerjanya yang cenderung lebih melibatkan rakyat.

"Koperasi sangat relevan di era pasar bebas sekarang. Jokowi harus memperkuat gerakan koperasi, gerakan ini yang bisa menjadi instrumen untuk menjembatani penguatan perekonomian rakyat dengan penguatan proses demokrasi. Ia adalah perangkat ekonomi agar masyarakat tidak lagi dipekerjakan oleh kapital," ucap Berly.

Dengan mengandalkan koperasi menurut Berly, para pelaku ekonomi kecil dapat meminjam modal untuk membentuk koperasi ke bank, mereka bisa gotong royong memproduksi hasil usahanya, seperti  koperasi petani kopi, mereka bisa membeli mesin pengolah kopinya, sehingga bisa memproduksi kopi lokal tanpa jeratan tengkulak.

"Untuk itu pemerintah harus mendukung penguatan koperasi, khususnya kredit usaha lunak dari perbankan BUMN. Nah, tugas Menteri Koperasi dan UKM ke depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan koperasi di Indonesia," demikian Berly.