Liputan6.com, Jakarta - Politisi senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita menduga, lambatnya rekomendasi agar musyawarah nasional (Munas) Golkar dilaksanakan pada 4 Oktober mendatang, karena pengurus DPD tingkat I dan II takut dipecat.
"DPD 1 takut dipecat, DPD 2 takut dipecat, semua sepertinya mendukung sekarang bukan karena keyakinan tapi karena takut. Karena bukti dia orang dipecat kan jadi terhalang jadi anggota DPR nya kan," kata Ginandjar saat diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Dia menilai, Golkar yang tadinya partai bersifat heterogen sekarang ini dikelola dengan cara otoriter dan ancaman. Penyelesaian masalah internal di partai tidak lagi dilakukan dengan dialog dan diskusi.
"Harusnya dipanggil kan, kenapa dukung Jokowi-JK bukan Prabowo-Hatta?" ujar dia mencontohkan.
Dia pun mengaku sedari awal telah menasihati Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie agar netral dalam Pilpres 2014, tidak mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres. Baru setelah Pilpres, mengambil posisi dukungan, hal ini untuk mencegah keretakan dalam tubuh partai.
Ginandjar juga menyesalkan kenapa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak mendukung pasangan capres yang ada kader Golkarnya, yaitu Jusuf Kalla (JK) dan mengambil sikap oposisi di luar pemerintahan.
"Kok kader Golkar (JK) di oposisi partainya sendiri? Kesalahan apa yang dilakukan JK sampai partainya mengoposisinya," ujar dia.
Advertisement
Karena itu, kata Ginandjar, wajar adanya dorongan untuk mempercepat munas. Sebab, hal itu bentuk kekecewaan para kader Golkar terhadap kepemimpinan Aburizal, karena JK pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
Ginanjar menegaskan, munas dilaksanakan agar memudahkan Golkar bergabung dalam pemerintahan baru. Dia mengingatkan, salah satu Pancabakti Golkar ada yang menyebutkan kesetiakawanan.
"Pancabakti itu Pancasilanya Golkar. Kalau ada pengkhiatanan dalam Golkar bukan mereka yang berkhianat mendukung JK, tapi itu mereka yang tidak mendukung JK," tegas Ginandjar. (Rmn)
Baca Juga
