Liputan6.com, Jakarta - Ekonom menilai, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 belum dapat dipegang sehingga ada kemungkinan perubahan. Hal itu dikarenakan RAPBN baru memperhitungkan kebutuhan pokok seperti pembayaran bunga utang dan subsidi.
"RAPBN 2015 belum bisa dipegang. RAPBN masih dibahas karena ini memang untuk baseline," ujar Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Destri Damayanti, yang ditulis Minggu (17/8/2014).
Advertisement
Menurut Destri, jumlah anggaran subsidi di atas Rp 300 triliun. Angka ini masih cukup besar sehingga perlu ada penyesuaian yang dapat dilakukan pemerintahan baru.
"Oleh karena itu, pemerintahan baru bisa ubah asumsi. Karena RAPBN ini sebagai guideline untuk bayar gaji, subsidi, pemasukan," kata Destri.
Pada Jumat 15 Agustus 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato kenegaraan RAPBN 2015 dan nota keuangannya. SBY menuturkan, ada perbedaan RAPBN 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Perlu saya kemukakan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, RAPBN 2015 disusun pemerintah saat ini untuk dilaksanakan pemerintahan baru," ujar SBY.
Menurut SBY, penyusunan belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2015 masih bersifat base line. Hanya memperhitungkan kebutuhan pokok untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
"Saya harap dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah baru. Saya yakin pemerintahan baru memiliki ruang dan waktu yang cukup dan memasikkan berbagai program yang akan dilaksanakan," ujar SBY. (Ahm/)
