Liputan6.com, Jakarta - Anggota Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Rodja meminta partainya tidak memilih menjadi oposisi dalam pemerintahan selanjutnya. Sebab, oposisi memiliki manfaat yang kecil dalam konteks pembangunan bangsa.
"Harus. PPP harus ada dalam pemerintahan. Peran sertanya membangun negara, membangun bangsa. Tidak bisa jadi oposisi," kata Rodja di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014).
Rodja menambahkan, PPP hanya menjadi oposisi saat era pemerintahan Orde Baru. Sedangkan saat ini tidak mungkin PPP menjadi oposisi.
"PPP bukan hanya partainya umat Islam, melainkan partai segala kalangan masyarakat. Oleh karena itu apabila muktamar tidak dilaksanakan sampai saat ini, maka akan memberatkan PPP dalam berjuang membangun kepercayaan rakyat," imbuh Rodja.
Rodja mengungkapkan, PPP tidak kemungkinan mengalihkan dukungan kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Sebab menurut Rodjak, dukungan terhadap Jokowi-JK yang telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden amatlah wajar.
"Itu bisa saja (bergabung ke Jokowi-JK). Rugilah kalau opisisi rakyat saya begini banyak," ucapnya singkat Rodja. (Mut)
Baca juga:
Majelis Syariah PPP Desak DPP Percepat Pergantian Ketua Umum
Akui Ada Tarik-menarik, PPP Tegaskan Tetap Bersama Prabowo-Hatta
Majelis Syariah PPP Desak DPP Percepat Pergantian Ketua Umum
Advertisement
