Gaji Mandek, Ratusan Karyawan ‘TransJakarta’ Palembang Ngadu DPRD

Mereka meneriakkan kekesalannya karena harus menunggu pencairan gaji hingga Oktober,

oleh Nefri Inge diperbarui 19 Agu 2014, 06:46 WIB
Ilustrasi Massa Anarkis

Liputan6.com, Palembang - Dikarenakan gaji yang terus mandek, ratusan karyawan Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi yang dinaungi managemen PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) akhirnya mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang.

Tidak hanya mengeluhkan hak gaji yang tidak diberikan, karyawan 'TransJakarta' Palembang juga mengadukan adanya aksi teror yang dilakukan pihak manajemen BRT Transmusi ke salah satu karyawannya.

Menurut salah satu karyawan Bus Transmusi, Amrul Hidayat, demo ini sudah kesekian kali digelar agar bisa menyampaikan keluhan, tuntutan dan dapat memperjuangkan hak mereka yang direnggut oleh managemen PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J).

"Jika DPRD Kota Palembang tidak bisa membantu memperjuangkan hak kami, dengan siapa lagi kami meminta bantuan," kata Amrul kepada Liputan6.com di depan kantor DPRD Palembang, Senin (18/8/2014).

Ia menyesalkan tindakan pihak manajemen yang hanya meminta ratusan karyawan BRT Transmusi untuk terus bersabar dengan kondisi ini. Bahkan, manajemen mengatakan usulan pembayaran gaji bantuan dana ke pemerintah kota (Pemkot) Palembang baru akan dicairkan pada oktober mendatang, sesuai jadwal pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

Padahal, gaji yang mandek sudah dimulai sejak Juli hingga Agustus. Mereka meneriakkan kekesalannya karena harus menunggu hingga Oktober, sedangkan kebutuhan sehari-hari hanya bergantung dengan gaji dari PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) ini.

Kendati demikian, mereka akan tetap bekerja hingga akhir Agustus ini. Jika gaji masih belum bisa diterima, mereka berjanji akan melakukan aksi demo serupa pada September mendatang.

Bahkan mereka tak gentar untuk menggelar aksi lebih besar kendati taruhannya akan di-PHK pihak BRT Transmusi Palembang.

"Kami sudah capek demo seperti ini, demo diberi surat peringatan (SP), kerja juga diberi, jadi sama saja," ujarnya.

Sementara karyawan BRT Transmusi Palembang Adi Hidayat juga mengeluhkan adanya teror yang dilakukan pihak manajemen ke rumahnya pada malam hari. "Saya sempat mendapatkan teror tengah malam dengan didatangi ke rumah. Mereka mengaku dari pihak manajemen. Ini membuat kami merasa semakin tidak nyaman," paparnya.

Kendati sudah mengeluh kepada DPRD Palembang, namun tidak terlalu membuat ratusan karyawan ini bernafas lega. Sebab Ketua DPRD Palembang Ahmad Novan mengungkapkan gaji mereka kemungkinan paling cepat pencairannya pada September.

"Jikapun nantinya terjadi kembali pemecatan karyawan tentunya harus sesuai dengan perundang-undangan, tidak bisa asal pecat. Tentang dua awak bus yang telah dipecat pada 15 Agustus lalu, kita akan mengkaji lagi apakah sesuai undang-undang atau tidak. Mereka juga sudah meminta bantuan pengacara, kami siap kawal tuntutan mereka meminta keadilan. Artinya tak akan kami biarkan permasalahan ini berlarut-larut," ungkap Novan.

Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Marwan Hasmen sebelumnya mengatakan  akan segera menyelesaikan pembayaran gaji para karyawan BRT Transmusi Palembang yang terdiri dari awak bus yang jumlahnya 476 orang.

"Pihak manajemen sudah mengajukan usulan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk gaji bulan Juli. Namun, saat ini masih tetap menunggu proses pencairan selesai dilakukan pihak Pemkot Palembang. Bagi karyawan yang selama lima hari berturut-turut absen bekerja, kita anggap mengundurkan diri.  Silakan saja siapa yang akan mogok dan tidak mengoperasionalkan bus lagi. Kami tidak mengancam, ini semua demi kepentingan bersama," tegas Marwan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya