Liputan6.com, Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) menanggapi pengunduran diri Karen Agustiawan dari jabatan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Anggota DEN, Abadi Purnomo mengungkapkan selama menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina hampir 6,5 tahun, Karen berhasil menggiring Pertamina menjadi perusahaan maju yang mampu bersaing di kancah Internasional.
"Pertamina sudah jadi perusahaan besar. Beberapa lapangan minyak diakuisisi oleh perusahaan ini. Yang di Aljazair salah satu contohnya. Sudah enam tahun saya pikir keberhasilannya cukup baik," kata Abadi di Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Selain itu, Abadi menambahkan, keberhasilan Karen dalam memimpin Pertamina telah dibuktikan dengan terdaftarnya Pertamina dalam 500 perusahaan bergengsi versi majalah Fortune Global.
"Karen sudah membawa Pertamina masuk ke salah satu dari 500 perusahaan pada majalah Fortune Global. Itu menurut saya cukup baik," ungkapnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan Karen Agustiawan mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Dahlan mengaku, Karen sebenarnya sudah berkali-kali minta mundur dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Pertamina. Namun, Dahlan selalu menolak dan mempertahankan Karen mengingat kinerjanya yang sangat cemerlang.
"Kali ini saya tidak bisa mampu lagi menahan. Bu Karen saya nawar jangan dekat-dekat ini. Akhirnya Bu Karen setuju dan 1 Oktober berhenti," ungkap Dahlan.
Kata Bos BNI Soal Karen Mundur
Kata Bos BNI Soal Karen Mundur
Direktur Utama (Dirut) PT Bank Negara Indonesia (BNI), Gatot M Suwondo terlihat kesal ketika tahu rekan sejawatnya Karen Agustiawan mundur dari jabatan sebagai Dirut PT Pertamina (Persero).
"Waduh, nanti saya belum telepon Bu Karen karena dia lagi di luar negeri. Karen kan temen saya, masa mundur dia tidak kasih tahu," celetuk dia usai menghadiri Forbes Indonesia Leadership Forum di Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Menurut Gatot, seorang Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu me-manage seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan. "Bukan cuma karyawan, stakeholder, tapi ada kepentingan lain yakni pemerintah dan DPR. Jadi harus pintar-pintar tuh. Kalau ngomong dari BUMN ke swasta sih mudah," terangnya. (Pew/Fik/Ahm)
Advertisement
