ICW: Kabinet Baru Harus Muda, Ramping, dan Bersih

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan selanjutnya diharapkan bisa lebih baik, terutama dalam hal birokrasi. Masyarakat menginginkan proses administrasi yang tidak mempersulit atau bertele-tele.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, ada 3 syarat khusus yang harus dipenuhi untuk mendukung reformasi birokrasi pada pemerintahan mendatang. Yakni anggota kabinet muda, komposisi departemen pemerintahan yang ramping, dan para pejabat yang bersih dari korupsi.

"Anggota kabinet menjadi penentu keberhasilan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah harus muda, karena mereka dapat menggerakkan kabinet lebih cepat," ujar Febri di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

"Setelah muda, ramping. Setelah itu, yang tidak menjadi kalah penting adalah anggota kabinet harus bersih dari korupsi," imbuh dia.

Selain itu, menurut Febri, penyusunan kabinet pada pemerintahan mendatang jangan dilakukan berdasarkan politik transaksional, termasuk dengan partai koalisi. "Kami tegaskan juga di sini, agar presiden dan wakil presiden terpilih tidak membentuk kabinet berdasarkan transaksi dengan partai koalisi," jelas Febri.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan menambahkan, pemberian jatah pada partai koalisi bisa memicu konflik kepentingan. Sehingga dia berharap pemerintahan sebelumnya yang sebagian diisi pejabat dari partai koalisi tidak lagi terulang.

"Bukan memfasilitasi partai koalisi yang mendukung. SBY sendiri gemuk karena akomodir partai koalisi, banyak yang bukan profesional dan banyak yang kena kasus korupsi," ungkapnya.

"Ketika ada rangkap jabatan dalam struktur kabinet, ICW ingatkan besar potensi konflik kepentingan. Kader strategis partai yang ditempatkan di pemerintahan atau di DPR, bisa saja melakukan transaksi dagang sapi," tandas Abdullah. (Mut)