Liputan6.com, Jakarta - DPR mengkritisi pidato kenegaraan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait janji ruang fiskal untuk pemerintahan baru periode 2014-2019.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dolfie OFP menpertanyakan ruang fiskal luas yang dijanjikan SBY untuk pemerintahan baru. Sebab pihaknya menyoroti bahwa tak ada ruang fiskal luas seperti apa yang disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada 15 Agustus lalu.
"Dalam RAPBN 2015, janji SBY memberikan ruang fiskal sangat luas kepada pemerintahan baru. Tapi setelah dilihat nggak ada tuh ruang fiskal untuk pemerintahan baru," tegasnya kepada wartawan sebelum Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Lebih jauh kata dia, ruang fiskal pemerintahan baru sangat terbatas hanya tersisa Rp 20 triliun. Pasalnya, tambah Dolfie, defisit anggaran dalam RAPBN tahun depan sudah mencapai 2,32 persen dari PDB. Sementara batas amannya 2,5 persen.
Dia bilang, bandingkan ketika SBY pertama kali memerintah negara ini pada 2005. Saat itu, Dolfie mengaku, ruang defisit yang digunakan hanya 0,8 persen dari 2,5 persen terhadap PDB.
"Sekarang yang dipakai 2,32 persen, artinya tersisa 0,18 persen saja atau tersisa Rp 20 triliun. Jadi ruang fiskal yang disediakan pemerintahan SBY untuk pemerintahan baru tanpa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi hanya Rp 20 triliun," jelasnya.
Selain itu, sambungnya, pemerintahan baru semakin sulit bergerak karena belanja kementerian/lembaga (K/L) telah tersedot seluruhnya untuk program pemerintahan SBY sebanyak 362 program.
"Jadi ruang fiskal luas yang dijanjikan SBY mana? Makanya kita ingin mempertanyakan ruang fiskal tersebut karena belanja K/L dan defisit sudah habis digunakan pemerintahan SBY," ucap Dolfie.
Dia pun menuding bahwa pemerintahan SBY sengaja mendesain RAPBN 2015 agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM subsidi supaya tak membebani fiskal. Jika dilihat, anggaran subsidi energi sebesar Rp 363,54 triliun. Sebesar Rp 291,11 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), LPG 3 kilogram (Kg) dan LGV. Sedangkan subsidi listrik dialokasikan Rp 72,42 triliun.
Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip di laporan Nota Keuangan dan RAPBN 2015. Pagu anggaran subsidi BBM, BBN, LPG 3 kg dan LGV dalam RAPBN tahun anggaran 2015 naik Rp 44,62 triliun dibanding alokasi anggaran di APBN Perubahan (APBNP) 2014 yang dipatok Rp 246,49 triliun.
"Nampaknya RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM bersubsidi. Kalau kita dipaksa, dijebak untuk menaikkan harga BBM itu nggak fair dong. Makanya kita mau mempertanyakan lagi," tandas Dolfie. (Fik/Ndw)
Advertisement
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
