Liputan6.com, Bandung - Program pemerintah soal konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Transportasi Jalan hingga saat ini masih jalan di tempat.
Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Noegardjito mengatakan sebenarnya produsen otomotif khususnya kendaran roda empat telah siap untuk memproduksi kendaraan tersebut bagi masyarakat, asalkan ada aturan yang jelas dari pemerintah soal konversi ini.
"Pada dasarnya Gaikindo mendukung program ini dengan catatan ada kebijakan yang jelas dan ada kesiapan dari infrastrukturnya," ujar dia dalam Workshop Forum Wartawan Industri di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/8/2014).
Menurut dia, ketersediaan infrastruktur yaitu SPBG di Indonesia menjadi hal penting untuk menjamin mobil yang digunakan masyarakat mendapatkan suplai BBG dimanapun berada. Hal ini juga menjadi salah satu pendorong minat masyarakat untuk beralih ke BBG.
"SPBG itu harus tersedia diseluruh Indonesia agar masyarakat yang menggunakan mobil BBG bisa beroperasi secara normal. Mereka bisa mengisi dimana-mana, sehingga kendaraanya digunakan secara optimal. Jadi yang penting tersedia tidak SPBG-nya" lanjut dia.
Meski demikian, Noegardjito menyatakan bahwa produsen juga memerlukan waktu untuk penyesuaian dalam proses produksi kendaraan seperti untuk memilih model dan tipe komponen perangkat konversi bahan bakar yang sesuai dengan model dan tipe serta spesifikasi kendaraan yang diproduksi juga harus disesuaikan.
Selain itu, produsen juga membutuhkan waktu untuk memilih pemasok komponen perangkat konversi bahan bakar ini.
"Kemudian, yang harus diperhatikan juga penyediaan tenaga kerja terlatih yang akan memasang serta melakukan perawatan perangkat konversi agar keamanan bisa terjamin," tandas dia. (Dny/Nrm)
Advertisement
