Liputan6.com, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta kabinet yang akan disusun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mempunyai catatan keterlibatan dalam kasus dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, Jokowi-JK harus selektif dalam memilih menteri, khususnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
"Orang-orang yang menduduki posisi tersebut harus diuji kelayakan dalam memperjuangkan HAM," kata Haris di kantor Kontras, Jakarta, Minggu (24/8/2014).
Khusus untuk Menteri Hukum dan HAM, Haris memiliki catatan tersendiri. Menurutnya, dalam pemerintahan Jokowi-JK nantinya posisi tersebut dapat diisi oleh orang-orang dari akademisi dan pegiat HAM. Karena selama pemerintahan SBY, sejumlah nama yang mengisi posisi Menkum dan HAM dinilainya tidak mempunyai andil besar dalam memperjuangkan HAM.
"Seperti Patrialis Akbar, Amir Syamsuddin, ngga ada kontribusinya bagi HAM. Oleh karenanya, di pemerintahan Jokowi-JK kami berharap Menkumham diisi oleh orang-orang yang berasal dan mengerti masalah HAM," tambah Haris. (Ado)
Energi & Tambang
