Antrean Panjang, Jokowi Ingin Harga BBM Naik Sebelum Dilantik

Jokowi menginginkan agar anggaran subsidi BBM dikurangi dan dialihkan ke sektor lain yang lebih dapat dirasakan rakyat.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 25 Agu 2014, 18:41 WIB
Presiden SBY bertemu Joko Widodo di Kantor Presiden (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko‎ Widodo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengurangi subsidi BBM pada pemerintahannya saat ini. Permintaan ini disampaikan Jokowi, agar setelah dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang, harga BBM telah naik.

"Memang akan lebih baik itu disetujui (pengurangan subsidi BBM), jadi (kenaikan harga BBM) sebelum (dirinya dilantik sebagai presiden), tapi kan ini kita mau bertemu dulu," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin, (25/8/2014).

Terkait jumlah pengurangan subsidi BBM, Jokowi mengaku belum mengetahui kisarannya. Dia mengatakan, akan menjawab pertanyaan iitu setelah bertemu SBY pada Rabu 27 Agustus mendatang.

"Subsidi sekarang Rp 4.500, ini kan nanti akan bertemu dulu, setelah bertemu nanti baru mengerti kalkulasinya berapa," ucap Jokowi yang saat ini menjabat Gubenur DKI.

Menurut Jokowi, untuk menentukan jumlah kisaran pengurangan subsidi, perlu pertimbangan dari berbagai aspek. Di antaranya aspek politik dan sosial kemasyarakatan. Selain itu tingkat inflasi dan kemampuan fiskal juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan angka besaran subsidi.

"Perlu bertemu dulu, baru kita tahu situasinya, kondisinya kenapa. Sekarang ini antrean begitu panjang, sepeda motor dan mobil. Kemudian baru kalkulasi. Kalkulasi itu banyak, masalah inflasi, kemampuan fiskal seperti apa. Situasi politik musti dihitung, semuanya kan," ucap Jokowi.

Dengan besaran subsidi yang dianggap membebani APBN 2015, Jokowi menginginkan agar anggaran subsidi BBM dikurangi dan dialihkan ke sektor lain yang lebih dapat dirasakan rakyat.  

"Alangkah baiknya jika diberikan pada usaha produktif yang berhubungan dengan rakyat bawah. Usaha produktif itu seperti usaha kecil di kampung-kampung. Mikro di desa-desa, kemudian pupuk untuk petani, pestisida, solar, mesin kapal untuk nelayan. Misalnya seperti itu," demikian Jokowi. (Sss)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya