Liputan6.com, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Kantor Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata akan membuat buku sejarah baru tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pasalnya, buku terbitan Pusat Sejarah TNI yang selama ini beredar, masyarakat tak diberikan kebebasan untuk membandingkan sisi lain fakta peristiwa yang lebih dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 itu. Namun begitu, buku baru itu tak akan menjadi buku putih atau buku yang berisi mempertahankan pendirian pemerintah. Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Abdul Malik Fadjar, baru-baru ini.
Menurut Malik Fadjar, masyarakat harus dibiarkan mempelajari sejarah secara terbuka. Karena itu, isi buku itu diharapkan memuat seluruh fakta yang lebih obyektif. Dengan begitu, masyarakat dapat melupakan pengalaman traumatis dengan tak menyalahkan atau menonjolkan seseorang. Sedangkan Kepala Pusat Sejarah TNI Brigadir Jenderal Busri Boer mengatakan buku yang pernah dibuat lembaganya memuat fakta yang benar pada waktu itu.(SID/Mahmud dan Yosep HL)
Menurut Malik Fadjar, masyarakat harus dibiarkan mempelajari sejarah secara terbuka. Karena itu, isi buku itu diharapkan memuat seluruh fakta yang lebih obyektif. Dengan begitu, masyarakat dapat melupakan pengalaman traumatis dengan tak menyalahkan atau menonjolkan seseorang. Sedangkan Kepala Pusat Sejarah TNI Brigadir Jenderal Busri Boer mengatakan buku yang pernah dibuat lembaganya memuat fakta yang benar pada waktu itu.(SID/Mahmud dan Yosep HL)