Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan normalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah mampu mengurangi antrean cukup parah di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama di daerah.
Dari pengamatan Liputan6.com di SPBU Abdul Muis 31.10202 dan SPBU Cideng Timur 34.10205, Jakarta Pusat, antrean motor dan mobil terlihat berkurang sejak normalisasi BBM subsidi mulai tadi malam. Tak nampak antrean panjang hingga memakan bahu jalan yang sempat terjadi beberapa hari lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik menyebut jumlah antrean telah menyusut di SPBU di beberapa daerah, seperti Jawa Timur, Bandung, Yogyakarta dan wilayah lain.
"Sampai tadi siang, dari 100 persen antrean panjang, 85 persen sudah terurai semua, dan sisanya 15 persen belum. Contohnya di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, saya minta cepat digelontorin," ujarnya usai Sidak ke SPBU, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Jero meminta kepada seluruh masyarakat tenang dalam menghadapi kebijakan tersebut. Pasalnya pemerintah dalam Undang-undang (UU) APBNP 2014, ada kewajiban untuk menjaga volume BBM subsidi di angka 46 juta kiloliter (kl) sampai dengan akhir tahun ini. Jika tidak, pemerintah akan melanggar UU.
Dia mengaku, stok BBM subsidi dan non subsidi dari Pertamina sangat cukup untuk 18 hari ke depan. "Diperkirakan malam ini semua lancar, karena stok ada. Makanya jangan panik, terus beli banyak-banyak. Jangan kayak orang kelaparan, karena stok ada. Beli saja secukupnya," ujar Jero.
Sementara itu, General Manager Marketing Operation Regional III Pertamina (Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta), Afandi mengatakan, pihaknya menyalurkan BBM bersubsidi berlebih untuk daerah Cirebon, Kuningan dan Indramayu.
"Pasokan di daerah itu sudah normal lagi karena kami distribusikan 25 persen tambahan BBM subsidi. Artinya ada kelebihan 20 persen dari sebelumnya kuota harian dipangkas 5 persen," tambah dia.
Afandi menghitung kebutuhan premium di wilayah Regional III sebesar 22 ribu kl per hari. Sedangkan solar hampir separuh dari konsumsi premium. "Kebutuhan di Jabar, Banten dan DKI jakarta memang yang paling tinggi dibanding daerah lain, tapi relatif nggak ada masalah kok," imbuhnya. (Fik/Ndw)
