Petugas SPBU Sempat Cemas Saat BBM Subsidi Langka

Liputan6.com, Jakarta - Pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berimbas pada antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM, sempat membuat petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Seorang petugas SPBU 34-13505 Jalan Raya Bogor, Kramat Jati Jakarta mengatakan, setelah PT Pertamina (Persero) memberlakukan pengendalian BBM bersubsidi 18 Agustus 2014 penjualan BBM bersubsidi masih normal, namun terjadi lonjakan yang drastis pada 25-26 Agustus 2014.

Menurut dia, saat antrean kendaraan sudah melebihi batas normal dan di SPBU tempatnya bekerja tersebut mengalami kehabisan BBM bersubsidi.

Dengan kondisi demikian ia dan rekan kerjanya cemas karena tidak bisa melayani masyarakat. "Pastinya menimbulkan kecemasan, namanya kerjaan kami kalau melayani lancar," tuturnya di SPBU 34-13505, Rabu (27/8/2014).

Tak hanya itu, ia pun menjumpai masyarakat yang marah akibat tak sabar mengikuti antrean. Selain itu, ada juga masyarakat yang menuding bahwa langkanya bahan bakar tersebut karena ditimbun. Namun ia memaklumi hal tersebut.

"Biasa pasti saja nemuin antrean panjang, dituding menimbunlah apalah kan masyarakat pengetahuannya terbatas," ungkapnya.

Menurutnya, pihak SPBU sudah diberi informasi dari Pertamina pada akhir Juli, akan melakukan pengendalian BBM bersubsidi saat Agustus. Pihaknya juga sudah mempersiapkan antisipasi dengan melakukan pemberitahuan secara lisan kepada pengendara yang mengisi BBM di SPBU tersebut.

"Pertamina kasih info memang Agustus ada pembatasan kuota disetiap SPBU, otomatis kemungkinan ada kehabisan stok SPBU disampaian ke masyarakat," pungkasnya.

Mulai 18 Agustus 2014, Pertamina telah melakukan pemangkasan jatah harian BBM subsidi di setiap SPBU dari 5 persen hingga 15 persen sebagai dampak pengurangan kuota BBM subsidi 2014.

Pertamina mendorong agar orang-orang mampu membeli BBM non subsidi seperti Pertamax, agar tak terjadi antrean kendaraan. Namun sejak 26 Agustus 2014, Pertamina melakukan normalisasi pasokan atas instruksi pemerintah. (Pew/Ndw)