Kemenristek Bentuk Majelis Pertimbangan Nuklir

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan membentuk Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN). Lembaga yang bersifat independen ini rencananya berada di bawah naungan presiden.

Untuk anggotanya, dari berbagai latar belakang. Ada pakar, akademisi, dan tokoh masyarakat. Jumlahnya 7 orang. Lembaga ini akan bertugas memberi pertimbangan terkait pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia.

"Dalam waktu dekat akan dibentuk panitia seleksi, dalam 3-6 bulan ke depan lembaga ini akan terbentuk," kata Asisten Deputi Iptek Masyarakat, Sadyatmo, saat mensosilisasikan rencana ini di depan perwakilan akademisi, mahasiswa dan tokoh masyarakat di Hotel Jayakarta, Kamis (28/8/2014).

Sadyatmo berharap keberadaaan Majelis ini bisa memberikan pertimbangan pada Presiden terkait pengembangan teknologi nuklir.

Menurut Sadyatmo, teknologi nuklir sebenarnya sudah dimanfaatkan di Indonesia untuk bidang pangan, kesehatan, dan obat-obatan. Salah satunya adalah beras Si Denok. Beras unggulan ini merupakan hasil rekayasa genetika lewat teknologi nuklir.

"Nuklir bukan hanya PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) saja. Beras Si Denok, hasilnya bagus. Ini bentuk pengembangan bibit beras dengan teknologi nuklir. Banyak juga untuk pengawetan makanan dan pengobatan," kata dia.

Sadyatmo mengungkapkan, rencana pembangunan PLTN sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Sebab, tidak mudah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang handal dan anggaran besar, Indonesia juga dihadapkan pada aturan regulasi yang ditetapkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Sementara Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA) BATAN, Susilo Widodo, menyatakan kesiapan Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun sayangnya, ini tidak diikuti keseriusan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

"Vietnam saja sudah ada program membangun 6 PLTN. Sudah mereka rencanakan, desain sudah ada, prosedur sudah dipenuhi. Padahal secara kesiapan infrastruktur, kita lebih maju dari mereka," kata Susilo. (Mut)