Effendi PDIP: Indonesia Darurat Politik Anggaran, BBM Perlu Naik

Effendi membantah PDIP yang selama 10 tahun jadi oposisi lantang menolak kenaikkan BBM, bisa berubah 180 derajat karena menjadi pemerintah.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 30 Agu 2014, 11:32 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Jokowi memberikan sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi. Anggota Komisi VII DPR Effendi M Simbolon dari Fraksi PDIP menyatakan, alasan harga BBM perlu naik karena negara ini sedang dalam keadaan gawat.

"Pak Jokowi-JK paham hal itu. Ini dalam keadaan darurat politik anggaran," tegas Effendi di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Ketua DPP PDIP itu melihat, ada masalah dalam anggaran yang dibuat pemerintahan saat ini, sehingga membuat beban pada Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia pun meminta pada semua anggota dewan untuk mengubah anggaran 2015 agar bisa menyukseskan program kerja Jokowi-JK.

"Pemerintah kurang fair dengan tak masukan pendapatan Lifting Cepu, sehingga pendapatan sektor ini jadi defisit. Kita berharap ada komitmen bila mau kerjasama dengan pemerintahan rakyat, mari 20 hari kerja kita ubah anggaran jadi pro rakyat," ujarnya.

Effendi membantah, PDIP yang selama 10 tahun jadi oposisi lantang menolak kenaikkan BBM, bisa berubah 180 derajat lantaran sudah memposisikan jadi pemerintah. Menurut dia, partai banteng moncong putih itu melihat realitas yang ada perlu kenaikan. PDIP juga pernah menaikkan harga BBM di zaman Megawati menjabat presiden.

"Ketika pemerintahan Bu Mega kita pernah naikkan 2 kali sesuaikan harga internasional tapi tak cukup atasi akar masalah BBM itu," terang dia.

"Khusus di pemerintahan sekarang tak tampak upaya untuk jauhkan BBM berbasis fosil. Dalam 10 tahun itu kami tolak 4 kali dengan alasan justified. Kenaikan bukan solusi tepat. Kita masih punya cara untuk efisiensikan BBM itu sendiri, dengan konversi ke bahan bakar nonfosil," tandas Effendi. (Ndy)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya