Pengusaha Tak Yakin Buruh Mogok Nasional Jika Harga BBM Naik

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha menilai ancaman buruh yang akan mengelar aksi unjuk rasa dan mogok nasional jika pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai omong kosong belaka.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dirinya yakin jika massa buruh tidak akan melakukan aksi mogok nasional karena telah melihat kondisi sebenarnya dimana anggaran subsidi BBM terus mengalami pembengkakan.

"Saya sangat yakin  bahwa teman-teman buruh bisa melihat secara riil di lapangan bahwa ini adalah suatu kebutuhan bersama. Saya tidak yakin kalau mogok nasional akan dilakukan," ujarnya di Jakarta, Minggu (31/8/2014).

Dia mengungkapkan, bisa saja para pimpinan dari organisasi buruh mengajak para anggotannya untuk melakukan aksi. Namun jika hal itu dilakukan, maka kerugian juga akan dialami oleh para buruh.

"Silahkan saja para elit di organisasi buruh menyampaikan ajakannya, tapi saya sangat yakin buruh mengerti konsidi yang hadapi oleh pemerintah dan menjadi kepentingan kita bersama. Karena nanti kalau dipaksakan harga BBM tidak dinaikan, mau tidak buruh kesulitan untuk mendapatkan BBM di SPBU." lanjutnya.

Sarman menjelaskan, memang ada alasan yang kuat bagi pemerintah jika ingin mencabut anggaran subsidi BBM dan menaikan harga jualnya. Hal ini karena dalam 3 tahun sampai dengan 4 tahun terakhir anggaran subsidi ini menjadi hambatan yang menganggu pergerakan ekonomi nasional.

Terlebih lagi, saat ini subsidi tersebut hampir mencapai Rp 400 triliun sehingga mengurangi ruang gerak pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang juga sangat diharapkan oleh masyarakat.

"Sehingga memang dalam hal ini kenaikan BBM adalah sesuatu yang harus diterima. memang terasa pahit tapi ini demi kepentingan kepentingan bersama. Karena Rp 400 triliun ini pemerintah bisa menjanjikan kepada masyarakat bahwa infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa direalisasikan," jelasnya.

Menurut Sarman, jika pemerintah ingin anggaran subsidi ini terserap lebih dan produktif, maka mau tidak mau harus dialihkan kepada sektor lain seperti untuk subsidi pupuk, subsidi bibit pertanian, dan pembangunan infrastruktur. "Jadi kalau buruh mau mogok, maka harus dilihat kenaikan ini dari perspektif kepentingan bersama," katanya.

Selain itu, jika subsidi tersebut tidak segera dicabut atau minimal dikurangi, maka antrean panjang di SPBU seperti yang terjadi beberapa waktu lalu akan terus berlangsung dan menghambat roda perekonomian nasional.

"Apakah tega melihat antrean panjang di SPBU akibat kebijakan pembatasan kuota BBM seperti kemarin? Ini harus disikapi dengan bijak. Kalau ini masih berlangsung, pergerakan ekonomi masyarakat di daerah juga makin melambat. Itu sangat menganggu ekonomi di daerah jika pembatasan BBM bersubsidi berlangsung terus," tandasnya. (Dny/Gdn)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!