Liputan6.com, Jakarta - Demi mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai langkah penghematan, pemerintahan mendatang di bawah Joko Widodo diminta untuk menjual pesawat kepresidenan yang sudah dibeli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, usul yang dilontarkan untuk pemerintahan mendatang, namun tetap saja setiap langkah yang diambil harus melalui perhitungan yang cermat.
"Itu usulan yang bagus, tetapi kita harus hitung secara cermat. Nanti cost benefit-nya bagaimana," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Arif berpendapatan, jika pesawat tersebut perlu untuk dijual, maka harus dihitung secara serius untung ruginya. Karena harga pembelian pesawat ini juga terhitung tidak murah. Mengenai hal ini akan diserahkan ke pemerintahan mendatang.
"Waktu pembeliannya kan ada perhitungan, maka kalau mau dijual juga harus ada hitunganya kembali," kata dia.
Sebelumnya, Politisi PDI-P Maurarar Sirait akan mengusulkan kepada Joko Widodo untuk melakukan penjualan pesawat kepresidenan setelah gubernur DKI Jakarta tersebut resmi menjabat sebagai presiden
"Ke depan, saya usulkan pesawat presiden dijual saja. Ini untuk efisiensi anggaran," ungkap Maruarar.
Sekedar informasi, pesawat kepresidenan yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan buatan Boeing dengan tipe Business Jet II. Harga pesawat tipe ini sekitar Rp 556,7 miliar.
Namun angka tersebut belum termasuk interior yang menelan anggaran Rp 225,6 miliar dan sistem keamanan yang sebesar Rp 42,7 miliar. Sehingga secara total biaya pembelian pesawat ini mencapai Rp 864 miliar. Biaya tersebut seluruhnya diambil dari APBN. (Dny/Ndw)
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
Advertisement
