Tiga Masalah sektor Pertanian yang Harus Dibenahi Jokowi

Sektor pertanian menjadi salah satu isu penting bagi pemerintah mendatang untuk segera dibenahi.

oleh Septian Deny diperbarui 05 Sep 2014, 11:19 WIB
Sawah (Antara Foto)

Liputan6.com, Jakarta - Sektor pertanian menjadi salah satu isu penting bagi pemerintah mendatang untuk segera dibenahi. Presiden terpilih Joko Widodo sendiri berjanji akan melakukan perbaikan pada sektor ini agar Indonesia memiliki ketahanan pangan.

Pengamat Pertanian Hermanto Siregar mengatakan bahwa untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintahan mendatang harus fokus pada tiga hal, antara lain pertama, yaitu pada masalah pangan.

"Karena pangan ini tidak hanya untuk petani tetapi untuk konsumen atau masyarakat secara keseluruhan. Dan pada umumnya petani pangan itu miskin," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Jumat (5/9/2014).

Kedua, masalah holtikultura yang biasanya diusahakan oleh para petani dan oleh bukan perusahaan besar. "Mereka skalanya tidak terlalu besar tapi menguntungkan. Jadi kalau kita tingkatkan maka pendapatan petani hortikultura itu pasti naik dan meningkatkan kesejahtera," kata dia.

Sedang masalah ketiga, yait soal perkebunan. Menurut Hermanto, perkebunan cukup ditempatkan ketiga karena selama ini sektor perkebunan telah berjalan dengan baik dan para petani sektor perkebunan lebih sejahtera dibanding petani pangan.

"Kenapa di nomor 3? Karena sudah berjalan dengan baik. Swasta di sana sudah berkiprah bagus, seperti sawit. intinya sudah bagus dan petani plasma mengikuti," lanjutnya.

Hermanto mengatakan, sebenarnya sektor pertanian dan perkebunan ini bisa dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia, namun yang menjadi kendala yaitu infrastruktur yang masih sangat terbatas, baik infrastruktur yang berhubungan dengan pertanian maupun infrastruktur pelabuhan dan jalan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.

"Mungkin kalau sangat sulit mengundang swasta untuk biayai infrastruktur, maka pemerintah lah yang harus mengeluarkan,"

Sedangkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ini dengan pinjaman luar negeri, dia merasa sulit terlebih pemerintah mendatang akan sangat berhati-hati untuk melakukan pinjaman.

"Saat ini secara ekonomi-politik itu agak susah, terutama yang saya lihat, pemerintah Jokowi-JK juga akan berpikir dua kali untuk melakukan pinjaman luar negera. Tapi kalau untuk mengalokasikan dari APBN walaupun sedikit-sedikit tapi tetap fokus itu lebih memungkinkan," tandasnya.


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya