Pengusaha Minta Hukuman Tegas bagi Menteri Kena Kasus

Pengusaha Sofjan Wanandi menilai, pemerintah harus memberikan hukuman tegas bagi menteri dari profesional dan partai untuk cegah korupsi.

oleh Septian Deny diperbarui 05 Sep 2014, 12:30 WIB
(Foto: Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Penetapan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) harus menjadi pembelajaran bagi presiden mendatang dalam menentukan seseorang sebagai menteri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengatakan, jabatan menteri terutama untuk kementerian strategis seperti Kementerian ESDM ini harus diisi oleh orang yang tepat karena jabatan ini penuh dengan godaan secara material.

"Menteri harus punya track record yang baik, dia bersih atau tidak, punya integritas, jelas siapa dia. Menteri kita saat ini banyak yang punya latar belakang nggak jelas. Jadi kalau tidak jelas latar belakang dan dikasih jabatan dengan godaan yang besar ya pasti jebol," ujar Sofjan saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Menurut Sofjan, asal usul seseorang baik itu dari kalangan politisi atau profesional tidak bisa menjamin bahwa orang tersebut akan tahan pada godaan material ini.

"Siapa saja bisa kena, tidak lepas dari partai politik atau profesional, tergantung mental manusianya dan pengawasan, jangan hanya karena dia menandatangani pakta integritas kemudian selesai," lanjutnya.

Dia mengungkapkan, untuk membersihkan segala bentuk praktik korupsi di tubuh pemerintahan maka perlu seorang pemimpin yang tegas dan bersih sehingga bisa melakukan pengawasan kepada anak buahnya.

"Profesional atau dari partai politik juga banyak yang baik. Cuma perlu dibikin hukum yang tegas. Sistem di negara kita ini seperti feodal, kalau yang di atasnya mencuri, di bawah juga ikut-ikutan mencuri. Harus mencari yang terbaik," kata Sofjan.

Tentang kasus yang menimpa Jero Wacik ini, Sofjan meminta agar tidak ada intevensi pemerintah yang berkuasa dan diserahkan pada jalur hukum.

Selain itu, pengungkapan kasus kosupsi dan suap semacam ini juga jangan hanya diserahkan kepada KPK saja, tetapi juga perlu peran dari aparat kepolisian dan kejaksaan dengan membuat hukum yang mampu lebih memberikan efek jera kepada pejabat dan menteri.

"Kalau hanya masuk penjara, kemudian keluar tidak ada perasaan kapoknya. Pemikiran bahwa hukum ini bisa diperjualbelikan harus dihilangkan dengan hukuman berat. Memang menyedihkan karena begitu hebatnya korupsi di negara kita, tidak ada takutnya lagi, dari pejabat tingkat bawah sampai atas," tandasnya. (Dny/Ahm)

 

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya