Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok geram saat melihat kartu pembayaran rumah susun (rusun) tidak sesuai dengan keinginannya. Saking kesalnya, dia mengancam akan memecat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Yonathan Pasodung.
Namun Yonathan mengaku kesalahan dalam pembuatan kartu pembayaran sewa rusun bukan merupakan kesalahan dari pihaknya.
"Kartu itu kan Bank DKI yang keluarin bukan perumahan. Masalahnya ya tanya sama Bank DKI," kata Yonathan di Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Yonathan mengatakan, koordinasi pembuatan kartu pembayaran rusun bukan melalui Dinas Perumahan DKI Jakarta. Instruksi tersebut turun langsung dari Ahok ke Bank DKI.
"Enggak. Dari Pak Wagub ke Bank DKI. Kebetulan objeknya di perumahan. Jadi alamatnya ke Bank DKI. Jadi Bank DKI yang harus merevisi kembali," ucap Yonathan.
Ngomel
Ahok kemarin ngomel-ngomel saat mengunjungi Rusun Marunda, Jakarta Kamis 4 September 2014 kemarin. Dia geram saat melihat kartu pembayaran sewa rumah susun yang tak sesuai keinginannya.
"Kenapa kartunya hanya seperti ini? Saya bukan minta seperti kartu hotel, tapi kartu ATM yang ada foto dan identitas penghuni rusunnya di atas kartunya," kata Ahok dengan nada tinggi.
Dia lalu menunjukkan kartu tersebut kepada Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono di hadapan ratusan penghuni Rusun Marunda. Padahal kartu tersebut hari ini baru diresmikan sebagai pembayaran sewa rumah susun melalui virtual account cash management system Bank DKI di Marunda. Kartu pembayaran tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada para penghuni rusun oleh Bank DKI.
Namun kartu itu tak sesuai keinginan Ahok. Kartu tersebut hanya memuat nomor virtual account, kode rusun, cluster, blok rusun, lantai, dan nomor unit. Sementara, Ahok menginginkan identitas pemilik rusun beserta foto juga dicantumkan. Bahkan ia mengatakan, semestinya kartu tersebut dapat sekaligus berupa ATM. (Sss)
Advertisement
