Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok geram saat melihat kartu pembayaran sewa Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara, pada Kamis 4 September 2014. Hal ini lantaran tidak sesuai dengan permintaannya. Karena itu, Ahok meminta Bank DKI selaku pembuat kartu pembayaran rusun segera merevisi kartu tersebut.
Atas kesalahan itu, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono menghadap Ahok di Balaikota, Jakarta. Usai pertemuan, Eko mengungkapkan ada perbedaan konsep pembayaran antara pihaknya dengan Ahok terkait kartu pembayaran rusun.
"Ini sebetulnya beda konsep, approach pembayaran saja," kata Eko di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Eko menjelaskan, kartu pembayaran rusun yang diminta Ahok adalah kartu yang mencantumkan foto dan berfungsi sebagai kartu ATM. Sehingga nantinya dalam proses pembayaran rusun setiap bulan, Bank DKI hanya menarik uang dari rekening para pemilik rusun.
"Sekarang memang autodebet yang bisa langsung mengontrol, tiap jatuh tempo langsung dipotong tidak perlu menunggu mereka bayar," ucap dia.
Untuk kartu pembayaran rusun yang telah dicetak dan didistribusikan kepada penghuni rusun, lanjut dia, akan kembali ditarik dan diganti yang baru sesuai permintaan Ahok.
"Ya pasti diganti. Semuanya. Sesuai jumlah penghuni rusun. Sekitar sepuluh ribuan," tutup Eko.
Kartu pembayaran sewa rusun melalui sistem virtual account sebelumnya telah dibagikan ke sejumlah penghuni rusun Marunda. Namun ternyata, Ahok geram lantaran kartu tersebut tidak multifungsi sebagai kartu ATM, melainkan hanya kartu biasa.
Ahok kecewa karena kartu itu hanya bertuliskan nomor cluster dan unit rusun, layaknya kartu atau kunci kamar hotel. Padahal ia menginginkan setiap kartu tercantum data pribadi penghuni yang disertai foto.
Baca juga:
Advertisement
Ahok Ngomel-ngomel di Rusun Marunda
Kartu Rusun Salah, Ahok Ancam Pecat Kadis Perumahan DKI
Kartu Bayar Rusun Tak Sesuai Harapan, Ahok Minta Bank DKI Revisi
(Sss)
