Kadin Sebut Kurang Tepat Pesawat Kepresidenan Dijual

Wakil Ketua Umum Kadin, Natsiur Mansyur menilai, ada sejumlah cara untuk membenahi anggaran ketimbang menjual pesawat kepresidenan.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 07 Sep 2014, 21:15 WIB
Ilustrasi Kadin Indonesia (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengkritisi pernyataan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait atas wacana penjualan pesawat kepresidenan. Pihak Kadin lebih mendukung upaya lain dalam menghemat anggaran negara.

Wakil Ketua Umum Kadin, Natsir Mansyur menilai rencana melego pesawat presiden yang dihembuskan Maruarar kurang tepat sebagai solusi efisiensi anggaran negara.

"Statement Ara, panggilan akrab Maruarar, kurang tepat dan kurang cerdas. Masa pesawat mau dijual. Memang Presiden (Jokowi) disuruh naik mobil Kijang," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Minggu (7/9/2014).

Lebih jauh Natsir mengakui, ruang fiskal yang diwariskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat sempit sehingga perlu upaya keras untuk menghemat anggaran demi program yang lebih prioritas.

Dia menyarankan agar pemerintahan Jokowi dapat menggandeng dunia usaha, seperti Kadin. Pasalnya asosiasi yang membawahi sejumlah asosiasi pengusaha lain, yakni Apindo dan sebagainya telah menjalankan sejumlah proyek yang kini sudah berjalan. Misalnya, proyek konektivitas di industri perkapalan, industri smelter, industri penerbangan pesawat perintis dan lainnya.

"Jadi Jokowi tinggal menggenjot proyek-proyek ini, kembangkan yang sudah ada karena anggaran kan minim. Ini bisa ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan sebesar 7 persen karena selama ini ekonomi Indonesia hanya bertumbuh pada rentang 5-6 persen," ujar Natsir.

Cara lain, kata dia, dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketimbang menjual pesawat kepresidenan. Kemudian, sambungnya, dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Subsidi BBM dicabut, tapi langsung alihkan ke sektor produktif. Karena lihat harga BBM naik turun terus bikin jantungan pengusaha yang pusing menghitung biaya produksi," imbau dia. (Fik/Ahm)

 

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya