Liputan6.com, Jakarta - Kepemilikan investor asing di surat berharga negara (SBN) terus mencetak rekor. Berdasarkan data direktorat jenderal pengelolaan utang (DJPU), kepemilikan asing di SBN mencapai Rp 437,35 triliun pada 2 September 2014, atau sekitar 37,27 persen dari total SBN.
Ekonom BCA, David Sumual menuturkan, kondisi likuiditas dalam negeri sedang melemah di tengah kebutuhan belanja negara meningkat karena subsidi BBM membuat pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN).
Advertisement
Hal ini dimanfaatkan oleh investor asing untuk masuk ke SUN karena mengingat keuntungan menarik sehingga investor lokal kalah cepat untuk ikut lelang SUN. Hal ini juga membuat kepemilikan investor asing di SUN membengkak.
Dana investor asing yang masuk ke Indonesia ini juga didukung dari adanya harapan terhadap pemerintahan baru. Analis PT Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto juga pernah mengatakan, investor asing akan memperhatikan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan defisit transaksi berjalan, serta nilai tukar rupiah untuk berinvestasi di SUN.
"Selain itu adanya harapan terhadap pemerintahan Joko Widodo untuk membenahi ekonomi juga membuat investor asing terus masuk. Akan tetapi investor asing juga memperhatikan bagaimana langkah pemerintahan Joko Widodo dalam memilih susunan menteri dan kebijakan BBM," ujar David saat dihubungi Liputan6.com, yang ditulis Minggu (7/9/2014).
Meski demikian, porsi investor asing semakin besar di SBN mencapai hampir 40 persen, menurut David perlu diwaspadai. Apabila kondisi ekonomi global membaik, lalu bank sentral Amerika Serikat (AS) menaikkan suku bunga dan pengelolaan anggaran Indonesia tak sesuai harapan maka investor asing dapat mendorong dana asing kembali ke negara asalnya.
"Dengan porsi dana asing besar di obligasi juga membuat bond vigilante. Jadi ada kekhawatiran bond vigilante makin besar yang berarti punya agenda tersendiri. Apalagi kalau pemerintah kurang disiplin dalam mengelolaan angagran maka akan berisiko terhadap investasi," ujar David.
Oleh karena itu, David mengimbau pemerintah untuk tidak bergantung kepada SBN dalam pengelolaan anggaran negara. Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat melakukan penghematan di Kementerian dan Lembaga dengan mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat di luar kota dan hotel.
"Pemerintahan baru juga diharapkan dapat mengurangi subsidi BBM mengingat selama ini alokasi subsidi BBM tak tepat," kata David.
Seperti diketahui, belanja negara mencapai Rp 1.876,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014. Sedangkan pendapatan negara mencapai Rp 1.635,4 triliun. Salah satu cara untuk membiayai belanja negara dengan penerbitan surat berharga negara (SBN). (Ahm/)
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
