Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan masalah bagi pemerintahan baru. Hal ini menyusul adanya wacana untuk menjual pesawat kepresidenan yang dilontarkan oleh politisi PDI-P Mauarar Sirait.
"Pernyataan seperti itu jangan dikeluarkan, kalau memang ada rencana itu biar kan nanti diproses Ini belum menjabat sudah ribut soal itu. Memberi kesan tidak enak," ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang di Jakarta, seperti ditulis Senin (8/9/14).
Dia mengungkapkan pesawat tersebut merupakan aset negara sehingga untuk memutuskan menjual atau tidaknya butuh waktu yang panjang dan tidak sembarangan.
"Karena pesawat itu kan bukan pesawat pribadi, tetapi pesawat negara dan menjadi aset bangsa, uang rakyat ada di sana. Kita kan juga bangga punya pesawat kepresidenan sendiri," lanjut dia.
Selain itu, menurut Sarman penjualan pesawat kepresidenan tidak akan membantu mengurangi defisit anggaran negara.
"Sangat tidak signifikan, terlebih kalau dijual pasti harganya jauh lebih murah. Untuk mengurangi defisit tidak dengan cara itu, tetapi ada cara lain, seperti meningkatkan pajak migas, masih banyak sumber yang lain," katanya.
Bahkan dengan menjual pesawat kepresidenan tersebut akan membuat biaya perjalanan presiden semakin mahal karena harus menyewa pesawat seperti sebelumnya.
"Pemerintah kan sudah memperhitungkan biaya perjalanan presiden, dan ternyata jika punya pesawat sendiri bisa menghemat. Pesawat ini kan jangka panjang, siapapun nanti presidennya, sudah menjadi bagian dari operasionalnya. kalau bicara jangka panjang ini bisa menghemat, dibanding harus menyewa," tandas Sarman. (Dny/Ahm)
Advertisement
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
