Liputan6.com,Jakarta - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI beberapa waktu lalu telah mengesahkan RAPBN 2015 dengan total belanja pemerintah mencapai Rp 2.019,9 triliun.
Pengamat Energi, Umar Said menyebut RAPBN 2015 tersebut sudah dirancang untuk memasukkan skema kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Subsidi BBM 2014 itu Rp 246 triliun lebih, kalau 2015 itu hanya Rp 219 triliun, malah turun, APBN yang dirancang sekarang ini sudah untuk kenaikan BBM subsidi atau kalau tidak ya dirancang untuk jebol," ujar dia di Jakarta, Senin (8/9/2014)
Mantan Komisaris PT Pertamina tahun 2005 hingga 2012 ini menilai dengan hal itu pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla harus gerak cepat.
"Pemerintahan jokowi harus gerak cepat, gerak cepat ini harus dilakukan dalam waktu satu tahun. Pengalihan subsidi harus benar-benar dikawal biar tidak bocor, ini berat," tegas dia.
Umar menambahkan anggaran yang diperoleh dari pengalihan tersebut dapat digunakan untuk membantu sektor tradisional. Sehingga, khususnya rakyat kecil dapat secara langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan mereka.
"Pengalihan BBM juga harus one to one. Setiap Rp 1 subsidi (BBM) yang dihemat, maka sektor tradisional akan dapat bantuan Rp 1 juga," ujar Umar. (Yas/Nrm)
Advertisement
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
