Iran Akan Longgarkan Kebijakan Sensor Internet

Liputan6.com, Iran - Iran sudah sejak lama dikenal sebagai negara yang terbatas dari informasi dunia luar. Namun, kebijakan sensor internet yang diterapkan negara tersebut sepertinya akan berubah di bawah kepemimpinan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Kebijakan tersebut diungkap Hassan ketika terlibat perdebatan soal sensor internet dan pemisahan gender. Presiden yang terpilih pada tahun 2013 tersebut mengungkap bahwa kebijakan sensor internet bukan kepentingan utama Iran.

Ia berjanji pemerintahannya akan lebih moderat terhadap isu sosial meski menjumpai sejumlah penolakan. Selama ini, Iran memang dikenal memiliki kebijakan penyaringan konten dalam jaringan internet termasuk akses ke jejaring sosial semacam Facebook, Twitter maupun YouTube.

Akan tetapi, seperti dilansir Antara, warga setempat masih terus berusaha mengabaikan kebijakan pembatasan akses internet tersebut. Bahkan demi mengaksesnya mereka tak segan untuk menggunakan perangkat lunak ilegal.

Kebijakan terkait pembatasan akses informasi tersebut kerapkali membuat Pemerintah Iran dituduh sengaja memperlambat akses jaringan internet di negaranya sehingga menyebabkan sejumlah situs sulit dibuka. Namun, belakangan Pemerintahan Rouhani telah membuat kebijakan menyetujui lisensi mempercepat akses internet.

Akses internet itu diizinkan Pemerintah Rouhani memakai jaringan selular generasi ketiga atau 3G kepada dua perusahaan Iran. Kebijakan ini pun akhirnya dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah pertama menuju akses Internet yang lebih mudah.

Rouhani mengatakan, pemblokiran internet merupakan langkah kontra-produktif. "Sejumlah pihak berpikir kita dapat memperbaiki masalah-masalah itu dengan membangun tembok, tapi ketika Anda menciptakan pemblokir, mereka menciptakan proxy," katanya.

Rouhani mengacu pada proxy server di negara lain yang dipakai warga Iran untuk menyiasati aturan nasional di negara mereka. "Kebijakan ini tidak berjalan. Pemaksaan tidak membuahkan hasil," kata Rouhani dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi lokal Iran.

Keputusan Pemerintahan Rouhani memberikan lisensi percepatan jaringan selular 3G ini kemudian mengundang perdebatan dengan ulama-ulama dan pejabat-pejabat konservatif. Kalangan tersebut menilai kemampuan untuk melakukan panggilan video pada ponsel pintar dapat mengekspos anak-anak muda terhadap 'kontak amoral'.

Kementerian Telekomunikasi, Teknologi, dan Informasi Iran pun menjawab pernyataan tersebut dengan memaparkan bahwa fungsi panggilan video tidak akan tersedia. Pemerintahnya mungkin harus menyiapkan bendungan lain karena layanan seperti FaceTime dan Skype, bisa diakses dengan koneksi Internet biasa.