Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi menghendaki kabinet pemerintahannya ramping, sehingga bisa bergerak cepat dan tanggap menyelesaikan persoalan. Salah satu cara merampingkan kabinet yakni membubarkan kementerian koordinator. Lembaga riset Indo Strategi, dalam pemaparan hasil kajiannya, mendukung ide Jokowi itu.
"Kementerian koordinator diusulkan dihapus, karena kementerian ini kami anggap memperpanjang jalur birokrasi dan menambah anggaran negara," kata Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo, di Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Andar mengatakan, keberadaan kementerian koordinator seringkali menjadi lahan politik bagi-bagi kekuasaan terhadap anggota tim koalisi. Karena itu, di masa mendatang diusulkan tak boleh lagi ada kementerian koordinator di pemerintahan Jokowi-JK.
"Penghapusan kementerian ini dimungkinkan, mengingat Jokowi-JK memiliki koalisi yang lebih ramping dibandingkan Kabinet SBY-Boediono," kata Andar.
Masih kata Andar, upaya perampingan kabinet berimplikasi berkurangnya pos-pos kementerian. "Karena ramping, jadi tidak 34 kementerian, kita usul 25 pos kementerian. Ada penghapusan dan penggabungan beberapa kementerian," tegas Andar.
Sebelumnya pada 5 Agustus hingga 5 September 2014, Indo Strategi menggelar riset terkait desain Kabinet 2014-2019. Riset ini menggunakan metode penggalian data berupa biografi tokoh potensial yang muncul di publik, wawancara 30 pakar dari berbagai bidang, dan focus group discussion 3 kali dengan para pakar dan meta analisa data.
Berikut 23 Kementerian hasil riset Indo Strategi:
1. Kementerian Dalam Negeri dan Kependudukan
Calon: Bupati Kutai Timur Isran Noor dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-14 Pratikno
2. Kementerian Luar Negeri
Calon: Direktur Eksekutif CSIS Rizal Sukma dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana
3. Kementerian Pertahanan
Calon: Ketua DPP PDIP TB Hasanuddin dan Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto
4. Kementerian Perekonomian dan Maritim
Calon: mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rizal Ramli dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Faisal Basri
5. Kementerian Hukum dan HAM
Calon: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan anggota Kontras Usman Hamid
6. Kementerian Keuangan
Calon: Ahli Ekonomi Mikro Institute Pertanian Bogor Iman Sugema dan Dosen UGM Sri Adiningsih
7. Kementerian ESDM
Calon: Pengamat energi Kurtubi dan Ketua DPP PDIP Arif Budimanta
8. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
Calon: mantan Ketua Apindo Anton Joenoes Supit dan mantan Ketum PAN Soetrisno Bachier
9. Kementerian Pertanian
Calon: politisi PDIP M Prakosa
10. Kementerian Kehutanan
Calon: mantan Rektor Universitas Negeri Papua Frans Wanggai
11. Kementerian Perhubungan dan Transportasi Massal
Calon: Dirut PT KAI Ignasius Jonan
12. Kementerian Kelautan
Calon: mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri
13. Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh Migran
Calon: Ketua DPP PDIP Rieke Diah Pitaloka
14. Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Wilayah
Calon: putra Presiden Habibie, Ilham Akbar Habibie
15. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga
Calon: Tokoh PP Muhammadiyah Abdul Munir Mulkan
16. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset
Calon: Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Suyanto
17. Kementerian Agama dan Urusan Haji
Calon: Menag saat ini Lukman Hakim Saefuddin dan mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Amin Abdullah
18. Kementerian Sosial dan Kebencanaan
Calon: Tokoh Muhammadiyah Rachmawati Husein
19. Kementerian Pengarusutamaan Gender dan Anak
Calon: mantan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Khofifah Indar Parawansa
20. Kementerian Lingkungan Hidup
Calon: Dosen Universitas Negeri Papua Charlie Heatubun
21. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Calon: Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo
22. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)
Calon: Wasekjen Golkar Hasanudin Muchdar
23. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Calon: Menteri BUMN Dahlan Iskan
24. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Calon: Ketua DPP Nasdem Ferry Mursyidan Baldan
25. Kementerian Kesehatan
Calon: Bupati Bontang Sofyan Hasdam dan Wamenkes Ali Ghufron (Sun)
Advertisement
