Liputan6.com, Jakarta - Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah mengkaji kemungkinan untuk melakukan penghapusan atau penggabungan kementerian. Hal ini dinilai akan memberikan dampak pada efisiensi anggaran pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo mengakui bahwa dengan adanya penghapusan atau penggabungan kementerian akan berdampak pada efisiensi anggaran.
"Pasti akan berpengaruh terhadap tunjangan jabatan, terhadap penganggaran untuk program. Tapi yang pasti anggaran jabatan, seperti tunjangan jabatan pasti berkurang," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Namun demikian, dia mengatakan belum mengetahui seberapa besar efek penghapusan ini terhadap tingkat efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini karena masing-masing kementerian punya banyak program sehingga harus dihitung satu per satu.
"Tapi kami belum cek secara detail berapa efisiensi yang bisa diperoleh oleh pemerintah dengan menghapuskan atau menggabungkan kementerian-kementeriannya. Karena harus di cross check lagi program-program didalamnya, berapa yang dihapus dan lain-lain," lanjutnya.
Selain itu, Eko juga mengingatkan bahwa untuk melakukan perampingan kementerian bukan perkara yang mudah dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dan berbagi program di antara kementerian yang digabungkan.
"Seperti dulu butuh waktu 2 tahun, itu pun belum selesai. Bahkan sampai sekarang imbasnya juga belum selesai. Karena penempatan orang kembali butuh waktu. Ya itu juga kalau ada jabatan yg kosong, kalau tidak, repot," katanya.
Sementara itu, jika proses penggabungan kementerian dilakukan mulai sekarang juga dinilai sangat beresiko karena pemerintahan saat ini masih berlangsung dan pelayanan kepada masyarakat juga harus terus berjalan.
"Akan ada resiko karena pelayanan harus terus berjalan, penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan, jadi kalau saat ini terlalu radikal, khawatirnya resiko terlalu berat sehingga banyak hal yang tidak bisa jalan. Jadi memang diantara visibility politik dan visibility ini (perampingan) harus dipertimbangkan," tandasnya. (Dny/Gdn)
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
Meski Lebih Efisien, Penggabungan Kementerian Penuh Risiko
Adanya penghapusan atau penggabungan kementerian akan berdampak pada efisiensi anggaran.
diperbarui 09 Sep 2014, 20:37 WIBJokowi-JK dan SBY. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 Liga InternasionalHasil Liga Champions: 3 Wakil Italia Berjaya
6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Tips Makanan Diet untuk Menurunkan Berat Badan Secara Sehat dan Efektif
Artificial Intelligence Adalah Teknologi yang Mengubah Masa Depan, Pahami Manfaat dan Kontroversinya
Trump Umumkan Calon Ketua Dewan Ekonomi Nasional AS, Intip Profilnya
Ramalan Gus Dur 18 Tahun Lalu soal Sepak Bola Indonesia, Akankah Jadi Nyata?
Momen Pilu Paula Verhoeven Pamit ke 2 Anaknya Mau ke Belanda, Harusnya Pergi Bertiga Tapi Gagal
Hasil Quick Count Indikator Pilkada Jakarta 80.25%: RIDO 40.03%, Dharma-Kun 10.50%, Pramono-Rano 49.47%
Hasil Quick Count Indikator Pilgub Sumut 69,83%: Bobby-Surya 62,88%, Edy-Hasan 37,12%
Pergoki Aksi Bagi Uang dan Sembako, Cawagub Hendi Dengar Info Satgas Antimoney Politic PDIP Alami Tindak Kekerasan
Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilgub Sumut 2024 67%: Bobby-Surya 60,92%, Edy-Hasan 39,08%
Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilkada Jatim 92%: Luluk-Lukman 8,54%, Khofifah-Emil 58,18%, Risma-Gus Hans 33,28%
Momen Cawagub Suswono Nyoblos di Bogor Bareng Istri
BTN Komitmen Lahirkan Wirausahawan Muda, Begini Caranya