Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar rapat tertutup dengan Pengurus DPP dan DPW seluruh Indonesia. Hasilnya, DPP mengesahkan permintaan 28 DPW untuk memecat Suryadharma Ali (SDA) dari jabatannya sebagai ketua umum.
Alasan pemecatan adalah SDA tengah menghadapi kasus korupsi penyelenggaraan haji dan diminta fokus menyelesaikan kasus tersebut.
"Dari berbagai pertemuan ketua wilayah, para tokoh yang diketahui sering sudah dilakukan. Menyikapi keputusan yang diambil DPP tadi malam, yaitu dalam sidang pleno memutuskan memberhentikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan mengangkat Emron Pangkapi sebagai Plt Ketua Umum PPP," kata Ketua DPW Banten PPP Mardiono, di Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Meski telah memberhentikan SDA, Mardiono menuturkan partai tidak akan menyingkirkan begitu saja mantan Menteri Agama itu. Partai akan membantu SDA dalam penyelesaian masalah hukum.
Advertisement
"Apa yang diputuskan oleh rekan-rekan pimpinan harian ini tidak didasari rasa tidak suka pada personal atau pribadi, tapi karena kecintaan pada beliau, agar Pak SDA dapat fokus hadapi persoalan hukum yang menimpa beliau. Insya Allah kita dorong pengurus DPP untuk secara aktif membentuk tim advokasi dan melakukan pembelaan hukum pada kasus hukum yang dihadapi SDA," ujarnya.
Untuk selanjutnya, Mardiono menyatakan akan segera digelar Mukernas PPP dalam waktu dekat. Mukernas tersebut digelar untuk mengukuhkan Emron sebagai plt Ketua Umum PPP. Selain itu, arah politik partai berlambang Kabah itu ditentukan dalam Mukernas tersebut.
"Melaksanakan Mukernas dalam waktu secepatnya yang diperbolehkan AD/ART untuk kukuhkan Plt yang diputuskan rapat pengurus harian. Plt bisa disahkan jadi Ketum dalam Muktamar. Dalam Mukernas akan dibahas waktu penyelenggaraan Muktamar dan meminta Plt serta Sekjen mempersiapkan pendaftaran pergantian Ketum PPP ke Kemenkum dan HAM. Agar produk organisasi bisa berjalan dengan baik," tandas Mardiono. (Mut)
