Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) memutuskan untuk tidak melanjutkan lelang pengadaan kendaraan dinas, untuk menteri dan pejabat setingkat menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Yang rencananya memakai buatan Mercedes Benz. Presiden terpilih pun turut memberi apresiasi keputusan tersebut.
Menurut Jokowi, memang sudah semestinya pemerintah mendatang di bawah kepemimpinannya tetap menggunakan kendaraan dinas operasional saat ini. Yang dipakai oleh menteri-menteri era SBY.
"Ya bagus sekali, artinya kita memulai untuk berhemat," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka, Kamis, (11/9/2014).
Menurut Jokowi, mobil dinas menteri saat ini, yaitu jenis sedan merk Toyota Crown Royal Salon masih cukup layak pakai bagi kendaraan opersaional menteri. "Kan mobil yang lamanya masih ada, masih bagus-bagus. Masih bisa dipakai. Masa nggak tahu kamu," ucap dia.
Jokowi pun mengaku sebelum ramai pemberitaan tersebut, dirinya telah menghubungi Mensesneg Sudi Silalahi. Untuk menyatakan penolakannya atas pengadaan mobil mewah tersebut. "Sudah 3 minggu yang lalu. Saya sudah sampaikan ke beliau," tutur dia.
Setneg sebelumnya memutuskan untuk tidak melanjutkan lelang pengadaan Mercy tersebut.
"Kementerian Sekretariat Negara sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara (Sudi Silalahi) memutuskan, bahwa pengadaan kendaraan dinas menteri/pejabat setingkat menteri tersebut tidak dilanjutkan," kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Taufik Sukasah di Gedung Utama Sekretariat Negara di Jakarta, Rabu 10 September malam.
Pemilihan kendaraan dinas bagi para menteri/pejabat setingkat menteri, utamanya terkait dengan jenis, harga dan spesifikasinya, jelas Taufik, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan mendatang. Menurut dia, pengadaan kendaraan dinas itu adalah bagian dari pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan.
"Namun, Kementerian Sekretariat Negara juga memahami dengan seksama dinamika yang berkembang di ranah publik. Ihwal pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri/pejabat setingkat menteri itu," ujar Taufik.
Kementerian Sekretariat Negara menegaskan bahwa proses lelang telah berjalan terbuka, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundangan. Hal itu, antara lain dengan memanfaatkan sistem e-procurement itu telah selesai dilaksanakan.
Advertisement
Sebelumnya, Jokowi menegaskan dirinya akan memotong anggaran rapat seluruh kementerian sebesar Rp 18 triliun yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Jokowi menilai anggaran rapat dengan jumlah tersebut terlalu besar dan sebagai bentuk pemborosan. (Ein)
Baca Juga
