Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang diusulkan dalam Rancangan Undang-undang Pilkada (RUU Pilkada) menulai kontroversi. Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, meski posisi terakhir saat rapat fraksi di Komisi II, Partai Demokrat memilih setuju wacana tersebut, namun hal itu bisa saja berubah.
"Politik itu bertahap, Demokrat bertahap, Syarief Hasan di Makassar bilang Gubernur dipilih langsung. Politik itu last minute, gitu bos," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
Advertisement
Secara pribadi, Ruhut lebih setuju Pilkada langsung ketimbang dipilih melalui DPRD. Karena jika Pilkada dipilih DPRD bisa menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Karena bisa saja DPRD memilih calon yang tidak sesuai dengan pemimpin yang dikehendaki rakyatnya.
"Dari hati paling dalam, demokrasi dikedepankan, peran serta masyarakat dikedepankan, aku sedih dipilih DPRD," kata Ruhut.
Anggota Komisi III DPR itu menilai, DPRD merupakan hasil pilihan rakyat. Namun setelah terpilih, anggota DPRD sering kali lupa dengan tugasnya.
"DPRD dipilih rakyat, setelah dipilih DPRD jadi rampok. Jadi rakyat saja yang pilih (Kepala Daerah)," ketus dia.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Sjarief Hasan mengatakan partainya lebih sreg memilih opsi pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada.
"Saya pikir tingkat tertentu bagus pemilihan langsung ketimbang melalui parlemen. Misalnya pemilihan gubernur. Sedangkan pemilihan walikota dan bupati melalui parlemen," ujar Sjarief setelah menghadiri kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 10 September 2014.
Menurut Sjarief, pemilihan kepala daerah langsung yang telah digelar dalam 10 tahun terakhir, berdampak kurang baik bagi Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung telah memicu terjadinya gejala sosial dan menghabiskan biaya tinggi. Pemilihan kepala daerah langsung juga menjadi sumber korupsi. (Mut)
