Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Azwar Abubakar menilai, jumlah menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya tak diributkan. Lebih baik melihat kebutuhan dan pekerjaan pemerintah dalam tugasnya saat ini dan ke depan.
"Kita sibuk jumlah (menteri), tapi dari situ peran pemerintah bisa macam-macam. (Misalnya) dia bisa melaksanakan eksekusi, regulasi. Dari sanalah kita bisa analisa jumlah kementerian makro, ada juga analisa mikro," kata Azwar di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Setelah itu, lanjut dia, barulah dianalisis tiap kementerian itu kerjanya apa dan tata kerjanya seperti apa. Hal tersebut yang kurang diperhatikan, justru yang selalu dibahas jumlah kementeriannya.
"Ini yang kurang diperhatikan. Kita sibuk dengan jumlah. Jangan ke situ dulu. Di tiap kementerian ada berapa dirjen, kenapa dia harus ada, apa kaitannya dengan kesejahteraan rakyat," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka ia menilai akan mempermudah pemerintahan Jokowi-JK untuk mengonsolidasikan keperluan pemerintah kepada para menterinya, daripada berbicara jumlah kementeriannya.
"Jadi tidak hanya bicara soal jumlah menteri, tapi pohonnya itu cabangnya berapa. Kita bicara lebih ke consolidated. Kita buat terkonsolidasi supaya lebih mudah buat rencana strategisnya," tandas Azwar.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengevaluasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari kementerian dan lembaga yang ada. Referensi tersebut akan menjadi panduan pemerintahan mendatang untuk melakukan pembenahan.
Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo mengatakan, evaluasi ini akan menjadi referensi bagi pemerintahan mendatang yang rencananya akan melakukan penghapusan atau penggabungan kementerian. (Sss)
Advertisement
