Jokowi: Kementerian Bukan Masalah Jumlah tapi Kekuatan

Menurut Jokowi, yang terpenting dalam sebuah pemerintahan adalah kinerja di tiap kementerian yang dibentuk dapat fokus bekerja.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 12 Sep 2014, 15:34 WIB
Jokowi heran dengan besarnya anggaran rapat kementerian dalam RAPBN 2015 (Liputan6 TV)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum menentukan komposisi jumlah kementerian pada kabinetnya mendatang. Dia mengatakan, untuk menentukan jumlah kementerian, yang menjadi dasar bukanlah ramping atau gemuknya sebuah pemerintahan.

Menurut Jokowi, yang terpenting dalam sebuah pemerintahan adalah kinerja di tiap kementerian yang dibentuk dapat fokus menyelesaikan program-program yang dibuat sesuai target.

"‎‎Bukan masalah nama kementerian, bukan masalah ramping atau gemuk. Tapi itu menjadi kabinet yang kuat. Kementerian yang kuat. Bisa laksanakan program dan implementasi program, jangan apa-apa gemak-gemuk, rompang-ramping," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Jokowi pun mengungkapkan, berapapun jumlah menteri di kabinetnya mendatang, tidak bisa menjadi tolok ukur kalau kabinetnya disebut kabinet gemuk atau kabinet ramping. Ia pun mencontohkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia yang dalam kabinet pemerintahannya berjumlah 24 Kementerian, namun secara demografis, jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia.

"Malaysia itu jumlah penduduknya 24 juta, menterinya 24. Kita (Indonesia) punya 17.000 pulau, penduduk 240 juta harusnya menterinya berapa? Oleh sebab itu saya sampaikan, ramping, gemuk atau atletis itu tergantung yang kita lihat," ujar Jokowi.

Ia pun menegaskan, kementerian yang kuat juga ditentukan oleh sosok menteri yang nantinya akan ia pilih. Ia menyatakan, menteri-menterinya nanti harus mempunyai integritas dan kemampuan manajerial yang baik.

"Dan segera bisa mengimplementasikan semua program. Kuat kalau menterinya bisa beri leadership yang kuat, kompetensi kuat, kapabilitasnya kuat," tutur Jokowi. (Mut)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya