Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) telah memberhentikan Suryadharma Ali (SDA) dari jabatannya sebagai ketua umum. Untuk menggantikan posisi SDA sementara waktu, maka Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua umum.
Ke depannya, PPP akan mengadakan muktamar untuk menentukan ketua umum pengganti SDA. Sesepuh PPP Muhammad Rodja meminta agar penyelenggaraan muktamar dikawal oleh aparat pemerintah.
"Kalau nanti jelang muktamar kami minta aparat siapkan kemampuan untuk penyelidikan terhadap calon yang akan datang, itu logis. Negara harus bantu kami. Kalau ada calon yang kita kira money politics, polisi harus periksa," ucap Rodja di Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Tak hanya Polri, anggota Majelis Syariat PPP itu juga meminta agar KPK turut turun tangan. Rekam jejak para kandidat ketua umum PPP harus diawasi agar partai berlambang Kabah bisa bersih dari praktik korupsi.
"KPK ikut monitor mereka yang mau beli suara. Iklim ini terkontaminasi luar biasa," imbuh dia.
Para sesepuh PPP, lanjut Rodja, menginginkan partai itu menjadi partai yang bersih dan berwibawa ke depan. Hal itu diperlukan agar partai dapat memberikan kontribusinya maksimal.
"Partai harus selektif dan tanggung jawab atas kekuatan politik sebagai bangsa. Dengan demikian, Indonesia ke depan lahirkan pemimpin berkualitas. Kita nggak ingin orang yang punya stigma negatif jadi pemimpin. Kalau ada masalah muncul, nanti partai kena imbas," tandas Rodja. (Sss)
Energi & Tambang
