Politisi PAN: Anggaran Tinggi, PDIP Aneh Tolak Pilkada Lewat DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Juru bicara Kemendagri Dodi Riatmadji mengatakan, dana yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di seluruh Indonesia mencapai Rp 70 triliun-80 triliun. Nilai ini tentu tidaklah sedikit.

"Kami mencatat, anggaran yang dihabiskan dalam menyelenggarakan pemilihan langsung mencapai Rp 80 triliun," kata Dodi saat diskusi kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menambahkan, tingginya biaya pilkada langsung seharusnya menjadi preseden baik bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan penghematan.

"Ini kan sangat sejalan dengan konsep efisiensi anggaran. Itu momentum yang baik untuk penghormatan anggaran bagi Jokowi-JK," kata Yandri.

Momentum ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh Jokowi-JK. Menurut Yandri, akan sangat aneh kalau program dan konsep penghematan anggaran yang diinginkan Jokowi-JK tidak digunakan dengan baik oleh PDIP.

"Ini yang saya aneh dengan PDIP yang menolak pilkada dilakukan melalui DPRD," ujar Yandri.

Sementara, politisi PDIP Rahadi Zakaria menampik pendapat pilkada langsung yang tinggi biaya. Menurut Rahadi, penyelenggaraan demokrasi memang harus mahal.

"Demokrasi itu memang mahal. Tapi, yang terpenting partisipasi rakyat tidak dihilangkan," ujar Rahadi. (Riz)