Liputan6.com, Jakarta - Usai pelantikan dan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengejar realisasi sejumlah program yang tertuang dalam visi misinya pada tahun depan.
Sayang, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut jauh lebih besar dibanding ketersediaannya sehingga menimbulkan gap atau kekurangan.
Advertisement
Hal ini diakui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna. Dia mengatakan, Jokowi memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 92,74 triliun pada 2015.
"Perlu tambahan anggaran sebesar itu untuk melaksanakan visi misi Jokowi plus program Rancangan Teknokratik RPJMN 2015. Karena anggaran yang tersedia cuma lebih dari Rp 143,9 triliun," ungkap dia seperti ditulis Senin (15/9/2014).
Lebih jauh Dedy menyebut beberapa program prioritas Jokowi yang sejalan dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 antara lain, terkait rasio elektrifikasi yang ditargetkan mencapai 100 persen hingga penghujung 2019.
"Dalam visi misi Jokowi secara eksplisit menyebut 100 persen rakyat Indonesia sudah harus terlistriki dari saat ini 81 persen. Artinya setiap tahun tambah empat persen rasio elektrifikasinya, sedangkan dana yang ada baru cukup untuk melistriki dua persen saja. Dan PLN pun hanya bisa menambah rasio elektrifikasi 2-3 persen," paparnya.
Sementara penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, kata Dedy, Jokowi tidak menekankan sebesar 100 persen teralisasi, namun dalam RPJMN jelas disebut target seluruh rakyat Indonesia memperoleh akses air minum dan sanitasi."Nah untuk tol laut Jokowi saya belum jelas, inginnya seperti apa," tukas dia. (Fik/Ndw)
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
