Dualisme Kepemimpinan PPP Dipecahkan di Mahkamah Partai

Liputan6.com, Jakarta - Dualisme kepemimpinan tengah terjadi di internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini setelah adanya pecat-memecat antara kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) bersama Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Emron Pangkapi.

Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani mengatakan, masalah adanya dua kubu tersebut akan diselesaikan oleh Mahkamah Partai dengan mencoret salah satu dari 2 Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sehingga hanya ada satu surat yang sah.

2 Surat yang dimaksud adalah surat pengesahan SDA sebagai Ketum pada 5 tahun lalu dan surat penetapan Emron sebagai Ketum PPP pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III PPP Minggu 14 September 2014 kemarin.

"Kalau sah dia (Emron), berarti terjadi kedua pengurusan, nah itu diserahkan ke partai. Nah di PPP ada mahkamah partai," ujar Yani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).

Dia menjelaskan, surat penetapan Emron sebagai Ketum PPP segera dilayangkan ke Kemenkumham hari ini. Setelah SK dikeluarkan Kemenkumham, Mahkamah Partai baru memutuskan kubu mana yang berhak melanjutkan kepengurusan partai.

"Untuk mekanismenya (pengeluaran SK) itu di wilayah Kemenkumham. Tentu berdasarkan AD/ART. Nah itu nanti Kemenkumham ada perubahan akte (sama) kalau di perusahaan," ujar Yani.

SDA sebelumnya dipecat kubu Emron berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian (RPH) DPP PPP, Selasa 9 September 2014 pekan lalu. Terkait hal itu, SDA menegaskan pemecatan dirinya dari Ketum PPP hanya bisa dilakukan lewat muktamar. Sebelumnya kubu Emron memberhentikan SDA melalui forum Rapat Harian.

"Saya dipilih lewat muktamar dan pemecatan juga harus dilakukan lewat muktamar pula," ujar usai berkunjung di kediaman Ketua Majelis Syariah PPP Kiai Maimoen Zubair, Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Minggu 14 September. (Yus)