Liputan6.com, Surabaya - Anggota DPRD menilai Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan tak serius menangani pembangunan Pasar Turi tahap 3. Sebab, pembebasan lahan seluas 1,6 hektare yang diketahui milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak kebakaran 2 tahun lalu hingga saat ini belum ada jalan keluarnya.
Ketua II Paguyuban Pedagang Pasar Turi, Suri, mengatakan yang menjadi alasan pihaknya mendatangi Kantor Dewan karena sudah genap 2 tahun sejak terjadinya kebakaran tepatnya 16 september 2012 hingga saat ini terkesan dibiarkan saja. Tanpa ada komunikasi yang jelas dari pemerintah.
"Kita sengaja tidak pernah demo, akan tetapi kita sudah berkali-kali sebanyak 6 kali melayangkan surat kepada pemerintah agar diberi penjelasan terkait penyelesaian pembangunan itu. Namun belum ada penjelasan apa pun dari pemerintah," ujar Suri di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/9/2014).
Selain itu, Suri menambahkan, sebelumnya Disperindag pernah menggelontorkan anggaran senilai Rp 4 miliar untuk pembangunan tersebut. Hanya saja tidak ada wujudnya sama sekali.
"Anggaran itu turun sebelum kepala dinas yang lama dijebloskan ke penjara, tapi belum ada realisasinya. Padahal anggarannya sudah ada. Makanya kita minta sama pemerintah atau Bu Wali (Walikota Tri Rismaharini), agar memikirkan nasib para pedagang, masa persoalan taman saja bisa cepat diselesaikan, apalagi kita sebagai manusia, masa tidak bisa," singgung dia.
Pedagang juga mengaku pernah memakai uang sendiri untuk membangun Pasar Turi tahap 3 agar mereka bisa berjualan lagi. Misalkan cabai, sayur-sayuran, dan lain-lain.
"Sebenarnya pedagang punya hak dan kewajiban, karena pedagang juga pernah dimintai retribusi sebelumnya, Pasar Turi tahap 1, 2 dan 4 itu bisa selesai, kenapa tahap 3 masih belum ada tindak lanjutnya, dan seolah-olah kesannya dipersulit," tandas dia,
Sementara, anggota DPRD Surabaya Fraksi Handap Bukhori Imron saat dengar pendapat menilai bahwa Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan tidak serius menangani permasalahan itu. Sedangkan permasalahannya adalah terkait lahan yang dimiliki PT KAI. Adapun anggaran pembangunannya sudah ada, hanya saja lahan yang digunakan masih miliknya PT KAI.
"Kalau pemerintah serius dengan permasalahan itu, kenapa harus menunggu sampai 2 tahun, karena ini menyangkut nasibnya warga Surabaya atau para pedagang," papar Bukhori asal PPP.
Tak hanya itu, Bukhori juga mencontohkan, seperti pembangunan flyover atau jembatan layang yang berada di Jalan Pasar Kembang yang tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan. Sebab imbuh dia, sekali lagi ada keseriusan dari pemerintah meskipun banyak kendala yang terjadi saat proses pembangunan, baik kemacetan maupun yang lainnya.
"Pembangunan flyover saja bisa, kenapa ini tidak, lebih baik dicopot saja kepala dinasnya. Entah ini disengaja atau tidak, yang jelas kalau sudah sampai 2 tahun (proyek Pasar Turi tahap 3) tidak ada kejelasan berarti tidak ada keseriusan dari pemerintah," pungkas Bukhori.
Advertisement
