Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan ada tiga menteri koordinator (Menko) pada kabinet pemerintahannya periode 2014-2019. Namun keputusan ini justru mendapat tentangan yang meminta Jokowi menghapus jabatan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian).
Usulan ini datang dari Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Ina Primiana. Dia menilai, fungsi Menko Perekonomian termasuk dua Menko lainnya selama ini belum berjalan optimal. Salah satu fungsinya mengkoordinasi penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan.
"Tidak terlihat perannya selama ini sehingga target masih banyak yang belum tercapai. Jadi lebih baik dihapus saja terutama Menko Perekonomian," keluh dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Solusinya, kata Ina, fungsi koordinasi itu dapat dialihkan langsung ke Wakil Presiden (wapres). Pasalnya, sambung dia, pengambilan keputusan kebijakan antar Kementerian/Lembaga justru selama ini lebih banyak berkoordinasi dengan Wapres. "Biarkan Wapres saja yang handle," tegasnya.
Namun menurut Ina, apabila Wapres kerepotan mengambil fungsi tiga Menko sekaligus dan memaksa jabatan Menko tetap harus ada dalam struktur kabinet, maka Jokowi perlu mencari calon menteri yang sangat berkompeten terhadap posisi ini termasuk Menteri Perekonomian.
"Harus ada Menko Perekonomian yang bisa melihat secara utuh persoalan, dan melihatnya dari hulu ke hilir. Mampu memecahkan masalah, memberi solusi sehingga Menko termasuk Menteri Koordinator Perekonomian harus dari kalangan profesional, seperti BUMN, ESDM, Keuangan dan Pertanian," imbuh dia. (Fik/Ahm)
Advertisement
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
