Jokowi Disarankan Tak Tunjuk Figur Menteri Bergaya Saudagar

Sepatutnya Jokowi memprioritaskan figur menteri yang siap berkorban, bukan sebatas menyumbangkan pemikirannya semata.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 16 Sep 2014, 22:11 WIB
Jokowi dan JK mengumumkan susunan kabinet yang berjumlah 34 kementerian tanpa membeberkan nama-nama menterinya, Jakarta, Senin (15/9/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Wishnu Dewanto meminta tak ada menteri bergaya saudagar yang ditunjuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk mengisi kabinet pemerintahannya mendatang.

Menurut dia, sepatutnya Jokowi memprioritaskan figur yang siap berkorban, bukan sebatas menyumbangkan pemikirannya semata. Kemudian, figurnya juga berkarakter berbeda dari kabinet sebelumnya sehingga kecepatan capaian pemerintah bisa dicapai.

"Kalau capaiannya lebih lama, itu bukan terobosan," kata Wishnu saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Agar pemerintahan mendatang berjalan efektif dan efisien, menurut Ketua Umum PP Pemuda Hanura ini, Jokowi juga harus memilih figur yang memiliki kompetensi berbasis kinerja. Baik dari kalangan profesional murni maupun profesional dari partai politik.

"Jangan lagi lemah dalam program kerjanya. Jadi, tidak seindah aslinya," jelasnya.

Untuk mengetahui itu, jelas Wishnu, Jokowi harus melihat rekam jejak figur menteri tersebut saat berada di partai ataupun organisasi masyarakat. Sebab, saat bergelut di suatu organisasi, seseorang mendapat kematangan, baik secara organisasi, personal, kemampuan, hingga pengalaman.

"Satu lagi, mereka harus bisa menjaga pemerintahan ini di tengah masyarakat. Artinya, harus seritme."

Dia mencontohkan sikap Jokowi yang menolak pemerintahan mendatang tak memakai Mercedes Benz sebagai kendaraan dinas. Menurutnya, sikap itu muncul ketika kesederhaan itu ada.

"Di saat Jokowi sederhana, kebijakan itu muncul. Itu bisa jadi ruh kabinet yang mencerminkan semangat yang mengedepankan efisiensi. Sehingga, capaiannya cepat terealisasi."

Kemudian, Wishnu juga menyatakan para menteri juga harus mampu menunjukkan capaian konkret yang bisa dipahami seluruh kalangan masyarakat.

"Artinya, kebijakan, harus berorientasi meningkatkan sumber daya manusia, karena persaingan ke depan. Sebab, komunitas global sebelumnya sepakat dengan adanya perdagangan bebas. Misalnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Jadi, ini kan bukan hanya pada saat kita persiapkan infrastruktur saja."

"Yang lebih ironis, ketika kita tertinggal, infrastruktur lemah, regulasi juga bertabrakan, mau dari sisi mana kalau kita disebut unggul? Makanya, menteri-menteri ke depan harus bisa bergerak cepat," imbuh Wishnu.

Dengan demikian, dia menegaskan, tak perlu ada dikotomi antara profesional murni dengan yang berasal dari parpol.

"Terlepas itu Hanura sebagai parpol yang sejak awal mengusung Jokowi-Jusuf Kalla, tetap akan menghormati keputusan yang diambil Jokowi selaku Presiden terpilih," pungkas Wishnu.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya